Oleh: Peto Jigibalom)*
Konflik di Papua telah menjadi salah satu masalah yang paling kompleks dan berkelanjutan di Indonesia. Selama beberapa dekade, konflik ini telah menyebabkan penderitaan bagi warga Papua, dengan kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua beroperasi di wilayah tersebut dan menggunakan tindakan kekerasan yang merugikan penduduk setempat. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Salah satunya, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah positif dalam upaya untuk mengatasi konflik ini.
KST Papua tampaknya didorong oleh ambisi akan kekuasaan dan memiliki agenda politik tertentu. Mereka telah menggunakan kekerasan dan taktik teror dalam perjuangan mereka, yang telah menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi warga Papua yang sering menjadi korban dalam konfrontasi antara KST Papua dan aparat keamanan. Gangguan terhadap kehidupan sehari-hari warga, gangguan terhadap perkembangan ekonomi wilayah, dan bahkan korban jiwa telah menjadi dampak negatif dari konflik ini.
Penting untuk diingat bahwa mengatasi konflik di Papua bukanlah tugas yang mudah, dan perdamaian yang berkelanjutan tidak akan terwujud dalam semalam. Namun, keselamatan dan kesejahteraan warga Papua harus selalu menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, harus berkomitmen untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Papua.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2023. Sigit memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) kepada 35 personel Satgas Damai Cartenz.
Sigit memberikan penghargaan tersebut dalam acara Rakorbin SSDM Polri di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Sigit juga melakukan interaksi melalui Vicon kepada personel Satgas Operasi Damai Cartenz untuk mendengarkan langsung kondisi situasi terkini di Papua pasca-terjadinya serangan KST Papua.
Menurut Sigit, penghargaan tersebut diberikan berkat kerja keras seluruh personel dalam menjalankan tugasnya di Papua. Mengingat, Satgas Damai Cartenz juga bertugas untuk menjaga kondusifitas demi kelancaran pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Selain itu, Kapolri juga menekankan, seluruh personel Satgas Damai Cartenz harus menjaga stamina, kekompakan serta sinergisitas dan soliditas dengan TNI. Perjuangan melawan KST Papua masih cukup panjang. Pemerintah akan terus mempertahankan setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, tidak terbatas aparat keamanan yang harus menjaga kekompakan melawan KST Papua, melainkan setiap lapisan masyarakat yang peduli terhadap ketenteraman Tanah Papua.
Masyarakat sipil dan organisasi internasional juga memiliki tanggung jawab dalam mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan di Papua. Masyarakat sipil dapat berperan dalam memediasi dialog antara pihak yang bertikai, mempromosikan perdamaian, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Organisasi internasional dapat memberikan dukungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan advokasi untuk mencapai perdamaian di Papua.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Papua, Jan Christian Arebo terus mendorong aparat keamanan untuk segara menindak tegas KST Papua, pelaku pembunuhan warga sipil, khususnya di daerah konflik. Arebo juga menyebut bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan KST Papua tidak dibenarkan dan sangat biadab, sehingga KST Papua harus diproses dan ditindak tegas.
Selain itu, pengembangan ekonomi di Papua juga memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga Papua. Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk mengembangkan proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan.
Penting untuk menciptakan ruang bagi partisipasi politik warga Papua dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan mereka. Memungkinkan warga Papua untuk memiliki suara dalam proses politik akan membantu meredakan ketegangan dan menciptakan kesepakatan yang lebih adil.
Selain upaya diplomasi, perlindungan dan kesejahteraan warga sipil menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Warga sipil tidak boleh menjadi korban dalam konflik ini. Organisasi kemanusiaan dan pihak-pihak yang peduli telah berperan penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, layanan medis, dan pendidikan kepada warga yang terdampak. Mereka telah membantu mengurangi penderitaan masyarakat Papua dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan.
Dalam upaya untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, kita semua memiliki tanggung jawab. Konflik di Papua adalah masalah yang melibatkan semua pihak, dan solusinya harus mencerminkan aspirasi rakyat Papua untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengakhiri konflik ini dan membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah.
Dalam menghadapi konflik di Papua, pemerintah Indonesia harus terus berusaha untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Langkah-langkah yang telah diambil merupakan awal yang baik, namun upaya ini harus terus ditingkatkan. Keselamatan dan kesejahteraan warga Papua harus selalu menjadi prioritas utama dalam upaya ini. Semua pihak harus bersatu untuk mengakhiri konflik ini dan membawa Papua ke arah yang lebih baik.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua yang tinggal di Jakarta
