Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang akan diselenggarakan di Bali pada 10-11 Oktober 2023 menjadi awal peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut tentu menjadi langkah positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan maritim.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan di daratan dan laut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, isu penanggulangan pencemaran laut membutuhkan kerjasama regional dan global.
Laut merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan di Bumi, dan upaya bersama untuk melindungi dan menjaga kebersihannya adalah langkah yang krusial.
“Dengan adanya kesepakatan di tingkat regional dan global dapat turut mempengaruhi perbaikan kualitas ekosistem pesisir dan laut khususnya dari pencemaran laut oleh sampah plastik,” kata Suharini.
Momentum dari forum pertemuan negara pulau dan kepulauan sedunia dapat menjadi landasan untuk menyepakati kebijakan bersama yang efektif dalam mengatasi pencemaran laut.
Suharini menjelaskan, pencemaran laut seringkali tidak mengenal batas negara dan dapat berasal dari berbagai sumber di seluruh dunia. Keterhubungan laut antar-negara menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi semua pihak terkait.
Penurunan kualitas ekosistem pesisir dan laut bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga berdampak luas pada kehidupan sehari-hari.
“Oleh sebab itu, penanganan sampah plastik di wilayah pesisir merupakan hal yang penting dan perlu segera dilaksanakan,” katanya.
Disisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, Empat fokus tujuan KTT AIS yaitu, Adaptasi perubahan iklim, promosi keberlanjutan ekonomi biru, penanganan sampah plastik, dan penguatan tata kelola laut yang berkelanjutan mencerminkan pendekatan holistik untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan laut.
“Dari ke-4 fokus di atas, pemerintah Indonesia perlu mendayagunakan delegasinya untuk mengampanyekan substansi, model pengelolaan, dan kerja sama bilateral/multilateral yang bisa diorientasikan untuk memakmurkan rakyat berbasis sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujar Halim.
Halim menjelaskan, kerja sama antarnegara untuk belajar dan mengadopsi praktik pengelolaan investasi yang ramah lingkungan dapat menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi biru.
Melibatkan nelayan tradisional atau kecil dalam proses ini tidak hanya memberdayakan mereka secara ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi mata pencaharian utama mereka.
