Oleh : Mika Putri Larasti )*
Upaya pemerintah untuk menekan inflasi beras sangat penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan yang krusial, terlebih beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dominan di butuhkan oleh Masyarakat Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras yang saat ini tengah mengalami kenaikan. Salah satu upayanya yakni menyebarkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, dari September, Oktober, dan November.
Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memerintahkan penyaluran bansos itu terus dilakukan untuk membantu masyarakat pendapatan rendah.
Pemerintah menilai bantuan beras ini dapat menjadi payung hukum bagi penyaluran beras pemerintah untuk kelompok Masyarakat tertentu atau disebut Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran tersebut dilakukan melalui kegiatan.
Penyaluran bantuan beras ini salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi agar dapat menekan harga beras yang naik cukup signifikan. Maka perlu peran penting pejabat daerah untuk memantau perkembangan Cadangan Beras Pemerintah ( CBP) agar bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Dalam mengantisipasi dan mengontrol ketersediaan beras Perum Bulog Bojonegoro melakukan suatu program Siap Jaga Harga dengan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SIGAP SPHP) disetiap wilayah. Program SIGAP SPHP mampu mengelola dan mengontrol ketersediaan beras yang dikhususkan untuk mengontrol beras di pasar tradisional, serta kios-kios sembako.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Program SIGAP SPHP termasuk upaya konkret untuk menyediakan beras medium dengan harga yang terjangkau oleh Masyarakat, pelaksanaan ini patut diapresiasikan.
Masyarakat turut mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus memperhatikan ketersediaan beras yang menjadi bahan pangan pokok sehari-hari. Langkah tersebut diharapkan diduplikasi oleh pemerintah daerah lainnya yang mengalami kenaikan harga beras.
Untuk meninjau pendistribusian tiap daerah Pejabat (PJ) Wali Kota Cimahi H. Dikdik mengatakan bantuan beras membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
Pemerintah daerah bersama Perum Bulog juga terus melakukan upaya antisipasi kenaikan harga beras dengan menggelar operasi pasar di sejumlah kota. Seperti Pemerintah Kota Malang menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga beras, kemudian Pemprov Sumatra Selatan siapkan intervensi harga beras.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengatakan dari 3,5 juta data KPM yang ditargetkan sudah tersalurkan lebih kurang 3,4 juta keluarga secara nasional. Meski penyaluran Bansos Sembako dan Program PKH dijalankan dengan baik, Pos Indonesia bertekad untuk bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang.
Disisi lain, Kelompok penerima bantuan Masyarakat (KPM) di desa cipadang turut berkumpul di kantor Desa Cipadang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Banten, berkumpul di Kantor Desa Cipadang,guna menerima bantuan Bansos Beras 10 kg dari Pemerintah Pusat.
Pada pelaksanaannya Sekretaris Desa Cipadang, Agus mengatakan Masyarakatnya mengucapkan kasih banyak kepada pemerintah telah memberikan bantuan bansos Beras ini,karena ini sangatlah penting untuk membantu menambah kebutuhan saya sehari-hari.
Masyarakat sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah yang sigap memperhatikan masyarakat yang kekurangan, antusias mereka terlihat ketika KPM yang mendapat bantuan berkumpul antri tertib menunggu panggilan sehingga pelaksanaan berjalan dapat lancar, aman sesuai dengan aturan untuk menerima bantuan.
Setiap wilayah sudah ikut serta melakukan penyaluran bantuan dari pemerintah. Di Indramayu, sebanyak 477 KPM di Desa Silyeg Lor, Kab. Indramayu yang telah menerima beras gratis 1 karung berisi 10 kg. Beras gratis ini merupakan salah satu Program BCP yang disalurkan oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina. Kepala Desa Silyeg Log, Hj. Yunani mengatakan manfaat Program BCP dari Pemerintah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakatpun menilai bahwa program ini merupakan bukti kepedulian Pemerintah kepada mereka untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, keadaan darurat, serta mengendalikan inflasi harga pangan.
Pemerintah Pusat dan Daerah akan terus memonitor harga dan ketersediaan pangan serta melakukan berbagai kebijakan intervensi, diantaranya melalui operasi pasar dan pasa murah bahan pangan pokok, serta memperkuat stok pangan dan kelancaran distribusi pasokan.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga telah meminta pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah apabila harga-harga komoditas meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan belanja tidak terduga maupun mengajak masyarakat yang mampu, termasuk perusahaan, untuk turut membantu.
Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemda perlu berkoordinasi dengan kejaksaan negero di masing-masing wilayah apabila ragu menggunakan anggaran tersebut. Pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional kepada semua provinsi.
Pemerintah terus melakukan perbaikan dan pengembangan inovasi secara bertahap untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah agar harga beras dapat turun kembali normal dan menekan inflasi.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir soal kerawanan pangan beras di Indonesia karena baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi krisis tersebut.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
