Oleh : Rivka Mayangsari*)
Dalam sebuah negara demokratis, Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu puncak acara yang paling penting. Momentum ini menjadikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin mereka.
Namun, ada ancaman yang berkaitan dengan Pemilu, salah satunya adalah penyebaran radikalisme. Jelang pemilu, seringkali muncul dorongan ekstremis yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk tujuan mereka sendiri. Inilah mengapa mencegah penyebaran radikalisme jelang pemilu adalah kunci untuk menjaga proses demokrasi yang aman dan adil.
Sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait bahaya penyebaran paham radikal dan potensi aksi terorisme terus digencarkan Polda Jawa Tengah menjelang Pemilu 2024. Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto menyampaikan bahwa, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan adalah salah satu kunci dalam memitigasi ancaman tersebut.
Satake juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai potensi individu atau kelompok yang di mungkinkan terafilisasi dalam kegiatan radikalisme atau terorisme. Polda Jateng berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk itu, Satake menegaskan bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adalah pondasi kokoh dalam menciptakan lingkungan aman dan kondusif.
Di samping itu, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur juga menilai bahwa keluarga dan sekolah merupakan benteng utama dalam mencegah munculnya sikap intoleransi dan radikalisme.
Ketua FKTP Jawa Timur, Hesti Armiwulan, di Malang, Jawa Timur, mengatakan, dengan menanamkan nilai toleransi dan perdamaian sejak dini dalam keluarga, sekolah, serta perguruan tinggi, merupakan langkah untuk mencegah intoleransi dan radikalisme.
Selain itu, lingkungan keluarga dan sekolah juga dinilai perlu untuk memberikan penguatan wawasan kebangsaan dan pemikiran keagamaan yang inklusif untuk mencegah munculnya sikap intoleransi dan radikalisme.
Dalam upaya untuk melakukan deteksi dini dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat, guna mencegah penyebaran paham radikal melalui kegiatan pengajian yang eksklusif, perlu adanya upaya literasi digital agar memiliki pemahaman yang inklusif.
Pada pelaksanaannya Pemilu seringkali memunculkan ketegangan politik yang tinggi. Persaingan antarpartai politik dan pendukung mereka dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin memperkeruh situasi. Munculnya, polarisasi politik dalam masyarakat juga menjadi sasaran empuk kelompok-kelompok radikal ini untuk memunculkan perpecahan lalu kemudian mempromosikan agenda mereka dan menarik pendukung.
Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu kunci untuk mencegah penyebaran radikalisme. Masyarakat yang terlibat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik antarindividu dan mengurangi ketegangan yang mungkin memicu radikalisme. Dalam era digital, masyarakat dapat berperan dalam mengawasi media sosial untuk mengidentifikasi dan melaporkan konten radikal yang mungkin muncul di platform tersebut.
Semua ini memerlukan kesadaran, edukasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerjasama antara pihak berwenang, organisasi masyarakat, dan individu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan toleran, yang lebih sulit bagi radikalisme untuk berkembang.
*) Penulis merupakan Pemerhati masalah Sosial
