Jakarta — Moya Institute kembali menyelenggarakan webinar Nasional membahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Melanesia, Melanesian Sparkhead Group (MSG) menolak tegas keanggotaan organisasi pimpinan Benny Wenda, Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP).
Webinar tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Prof. Dr. Teuku Rezasyah (Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran), Willem Frans Ansanai (Ketua Badan Musyawarah Papua), Mahfudz Sidik (Politikus Reformasi), Prof. Imron Cotan (Pengamat Isu Strategis dan Global), dan Herry Sucipto (Direktur Eksekutif Moya Institute) serta dipandu oleh Kenia Gusnaeni (Presenter RTV).
KTT MSG tegas menolak keanggotaan ULMWP dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia di Papua. Forum tersebut juga menilai pidato Benny Wenda tidak menampilkan fakta sesungguhnya karena menuduh pelanggaran HAM di Papua
“Pelanggaran HAM di Papua sesungguhnya dilakukan oleh KST Papua. ULMWP juga merupakan kelompok yang selalu menebar ketakutan dan provokasi di Papua” ujar Pengamat Isu Strategis dan Global, Prof Imron Cotan.
Gagasan yang dibawa oleh Benny Wenda hanyalah ambisi pribadi dan tidak mewakili kepentingan masyarakat Papua. Selain ditolak di MSG, Benny Wenda juga tidak didukung masyarakat Papua.
“Narasi yang dikemukan Benny Wenda hanyalah demi kepentingan pribadi. Tujuh suku besar di Papua tidak terwakili dan mengecam keras ambisi Benny Wenda yang selalu mengeklaim sebagai perwakilan Papua,” lanjut Prof Imron Cotan.
Faktanya, masyarakat Papua sangat mendukung dan berterimakasih kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan. Justru malah kelompok separatis yang selalu menghambat pembangunan dan menebar ketakutan bagi masyarakat Papua.
“Masyarakat Papua sangat berterimakasih dan bersyukur atas percepatan pembangunan Papua oleh Presiden Jokowi. Taraf hidup masyarakat Papua meningkat drastis sejak Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan Papua. Hal tersebut tercermin dalam Otsus, DOB, dan berbagai kebijakan lainnya” ujar Ketua Badan Musyawarah Papua, Frans Ansanai.
Selain diplomasi internasional Indonesia, pembangunan berkelanjutan di Papua juga mereduksi dukungan masyarakat Papua terhadap manuver Benny Wenda. “Masifnya pembangunan Pemerintah Indonesia di Papua yang bermuara pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup, secara langsung dan tidak langsung telah mengubur dalam ambisi Benny Wenda” pungkas Prof. Teuku Rezasyah, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.
Indonesia harus tetap mencermati berbagai manuver Benny Wenda walaupun ULMWP bukanlah lawan sepadan bagi Indonesia di forum internasional. “Indonesia telah membuktikan secara nyata dalam penyelesaian masalah Papua. Baik melalui pendekatan Kesejahteraan dan selalu mengambil langkah tepat menyikapi manuver eksponen separatis Papua di forum internasional” ujar Politikus Reformasi, Mahfudz Siddiq.
Berbagai langkah strategis yang dilakukan Indonesia merupakan upaya menjaga kedaulatan dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. “Semua pihak harus mendukung upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan pemerataan pembangunan Papua dalam bingkai NKRI” tutup Herry Sucipto, Direktur Eksekutif Moya Institute.
