Oleh : Ridwan Putra Khalan )*
Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Pemilu damai demi menyukseskan program ini serta menghindari permusuhan yang mampu menimbulkan konflik berkepanjangan.
Pemilu (pemilihan umum) adalah program 5 tahunan yang sakral dan wajib. Masyarakat menunggunya dengan antusias karena mereka ingoin menanti pemimpin Indonesia yang baru. Pemilu menjadi agenda yang harus diikuti karena semua WNI (yang berusia 17 tahun ke atas) memberikan suaranya.
Namun sayangnya sebelum masa kampanye sudah ada isu yang memecah-belah masyarakat. Mereka diharap untuk tidak terprovokasi isu tersebut. Jangan sampai ada permusuhan yang menggagalkan Pemilu damai dan membuat rakyat Indonesia tidak jadi bersatu.
Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyatakan bahwa masyarakat wajib sukseskan Pemilu 2024. Gunakan hak suara dengan damai, bahagia dan senang. Pemilu adakah kontestasi rutin 5 tahunan, terlalu sayang jika menjadi penyebab pertikaian, permusuhan, dan perpecahan. Pemilu harus damai, adil, dan jujur.
Ganjar melanjutkan, masyarakat harus mengawasi semua proses dan tahapan Pemilu 2024 agar tidak terjadi praktik politik uang dan kampanye hitam serta berita bohong. Jangan golput (golongan putih), ajak semua orang memilih pemimpin yang terbaik, yang memahami, mengerti, dan bisa menyejahterakan rakyat.
Dalam artian, Pemilu damai harus dijaga demi persatuan Indonesia. Masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu.
Untuk mewujudkan Pemilu damai maka masyarakat harus menghindari permusuhan. Saat memilih calon presiden atau calon anggota legislatif, pilihan bisa berbeda-beda. Akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memperbesar permusuhan, apalagi dengan sengaja membuat pertikaian.
Perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa. Sejak era Orde Lama sudah ada banyak partai politik (parpol) dan rakyat memilih berdasarkan kesukaan masing-masing. Pemilu pertama berlangsung tahun 1955 dan berlanjut jadi program wajib 5 tahun sekali. Jangan sampai ada perpecahan saat Pemilu karena akan menghapus perdamaian.
Masyarakat wajib menyadari bahwa Indonesia berdiri di atas perbedaan, tetapi tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai Pemilu mengobarkan permusuhan dan membuat rakyat berseteru, hanya karena beda pilihan parpol, capres, dan caleg.
Rakyat Indonesia perlu belajar dari gelaran Pemilu 2014 dan 2019. Di mana masa kampanye Pemilu (kala itu) sangat mendebarkan karena ada permusuhan terang-terangan di antara para pendukung partai dan capres yang berbeda. Mereka menyebut pendukung lain dengan sebutan yang sangat kurang pantas. Oleh karena itu pengalaman buruk ini jangan sampai terulang agar terwujud Pemilu 2024 yang damai dan tentram.
Masyarakat juga lebih paham untuk menjaga perdamaian, terutama saat masa kampanye. Menunjukkan simpati ke suatu capres atau partai diperbolehkan (saat masa kampanye). Apalagi saat ini akses ke media sosial makin mudah dan cepat dan para pendukung meng-upload foto capres kesayangannya.
Akan tetapi tidak boleh ada ejekan ke pendukung atau capres lain. Mereka wajib diingatkan bahwa ada UU ITE yang bisa menjerat dan membawanya ke penjara karena melakukan ujaran kebencian di dunia maya.
Sementara itu, Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit, tokoh adat dari Lampung, menyatakan bahwa ia mendukung Pemilu damai dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 mendatang. Ia dan segenap tokoh adat di Lampung Tengah menandatangani pakta integritas dan mengadakan deklarasi Pemilu damai. Acara ini didukung penuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit melanjutkan, tujuan dari deklarasi adalah menolak politik uang dan mencegah kecurangan pada Pemilu 2024 nanti. Selain itu, ia dan tokoh adat Lampung Tengah yang lain akan mengawasi Pemilu agar berjalan dengan damai, tentu dengan sinergi dari Bawaslu.
Dalam artian, para tokoh adat di Lampung Tengah memiliki komitmen tinggi untuk menjaga perdamaian pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka juga bekerja sama dengan Banwaslu sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi kelancaran Pemilu, baik sebelum dan sesudah masa pencoblosan. Dengan kolaborasi ini maka diharap Pemilu di Lampung Tengah dan di seluruh Indonesia berjalan dengan damai tanpa ada kendala sama sekali.
Pemilu damai diplokamirkan di Lampung dan berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat sadar bahwa perdamaian wajib dijaga baik saat kampanye maupun sesudah Pemilu berlangsung. Jangan ada permusuhan berkepanjangan gara-gara perbedaan pilihan parpol dan capres.
Untuk mewujudkan Pemilu damai maka masyarakat berkomitmen penuh untuk bersatu, meski pilihan parpol dan capresnya berbeda. Mereka menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang biasa. Pemilu damai harus dilakukan agar Indonesia tetap aman, tanpa ada kerusuhan dan perpecahan di masyarakat.
)* Kontributor Ruang Baca Nusantara
