Jakarta – Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-43 menelurkan 93 kesepakatan dengan nilai bisnis sekitar USD 38,2 miliar atau sekitar Rp 583 triliun (kurs 15.273 per USD) dan teridentifikasi terdapat 73 proyek potensial dengan nilai USD 17,8 miliar.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka ASEAN-Indo Pasific Forum (AIPF), di Hotel Mulia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansury, berharap 73 proyek yang teridentifikasi tersebut bisa didorong, sehingga bisa menghasilkan kerja sama ekonomi yang konkret.
“Kita harapkan bahwa ke depannya proyek ini yang sudah diidentifikasi bisa didorong bersama, sehingga betul-betul melalui sebuah kerja sama ini bisa kita bangun bersama sebuah Economic Cooperation yang lebih baik lagi dan itu juga yang kita upayakan untuk bisa kita demonstrasikan melalui sebuah show casing,” kata Pahala.
Sementara itu, pertemuan para pemimpin negara ASEAN pada Sesi Retreat KTT ASEAN ke-43 di JCC juga menghasilkan satu dokumen yang telah disepakati bersama.
Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut telah disahkan satu dokumen tinjauan para pemimpin ASEAN soal implementasi Lima Poin Konsensus (5PC) dalam penyelesaian isu Myanmar yaitu ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of Five-Point Consensus.
“Mengenai masalah Myanmar, para pemimpin mereviu implementasi dari Five Point of Consensus sesuai dengan mandat dari KTT 40 dan 41. Kesimpulannya tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Five Point of Consensus,” ujarnya.
Meski demikian, Menlu menyampaikan bahwa para pemimpin negara memutuskan Five Point of Consensus tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian permasalahan di Myanmar. Semua pemimpin negara memahami situasi rumit dan tidak mudah yang saat ini masih terjadi di Myanmar.
“Setelah melakukan diskusi para pemimpin memutuskan Five Point of Consensus tetap menjadi rujukan utama, desak penghentian kekerasan, melanjutkan engagement dengan para stakeholder,” imbuhnya.
Selain itu, dalam pertemuan pleno para pimpinan negara di KTT ASEAN, Indonesia juga mengembangkan agenda maritime sehingga mendorong kesepakatan ASEAN Maritime Outlook. Upaya ini dilakukan guna mempercepat negosiasi Code of Conduct (COC) dan Laut China Selatan.
“ASEAN Maritime Outlook menjadikan ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan dan disepakati juga guidelines untuk mempercepat negosiasi COC dan Laut China Selatan,” tambah Retno. (*)
