Oleh : Yowar Matulessy )*
Pemerintah terus gencarkan pembangunan infrastruktur di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Keempat provinsi tersebut masih baru, oleh karena itu wajib dilengkapi, tak hanya gedung pemerintah daerah tapi juga infrastruktur pendukung. Dengan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain maka kehidupan rakyat Papua akan makin baik.
Papua akhirnya memiliki 4 DOB pada tahun 2022. Masyarakat Papua lega karena akhirnya mereka memiliki provinsi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya) dan pemekaran wilayah ini memang permintaan dari mereka sendiri. Dengan adanya DOB maka banyak sekali manfaatnya, diantaranya pelayanan ke warga Papua yang lebih maksimal, dan juga mempercepat pembangunan infrastruktur.
Keberadaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Penyebabnya karena jika ada provinsi baru maka otomatis ada pembangunan jalan dan fasilitas umum yang baru. Selain itu, dana APBD per provinsi akan berwujud infrastruktur yang memudahkan kehidupan masyarakat.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memang sudah sangat berkomitmen untuk membangun seluruh Tanah Papua dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara tanpa terkecuali.
Dengan komitmen kuat tersebut maka pembangunan diseluruh wilayah Indonesia kini sudah tidak lagi menggunakan paradigma Jawasentris. Ke depannya tingkat kesenjangan antar satu wilayah dengan wilayah lain di Tanah Air juga akan menjadi semakin menipis dan tidak ada lagi perbedaan besar antara Indonesia bagian timur dan barat.
Keterwujudan komitmen kuat untuk membangun Papua telah dilakukan dengan berbagai macam cara oleh Pemerintah. Bahkan pada beberapa tahun terakhir ini saja, telah dilaksanakan banyak sekali pembangunan pada berbagai sektor dan bidang sekaligus di Papua.
Beberapa pembangunan yang ada di Papua antara lain adalah mulai dari adanya pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua yang memiliki panjang hingga 3.462 KM , kemudian jalan perbatasan yang dibangun sepanjang 1.098 KM. Selain itu ada pembangunan jembatan sepanjang 1,3 KM. Kemudian ada pembangunan bandara seperti Bandara Internasional Sentani, serta pembangunan pos lintas batas.
Tidak tanggung-tanggung, selama ini total anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah RI untuk pembangunan Papua di masa pemerintahan era Presiden Jokowi tidaklah sedikit. Demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Cenderawasih, percepatan pembangunan dilakukan dengan penyaluran dana pada setiap tingkatan pemerintah daerah, yang bahkan mencapai hingga sebesar Rp.1.036 Triliun.
Anggaran sangat masif yang telah digelontorkan oleh Pemerintah itu menjadi salah satu bukti nyata dari betapa kuatnya komitmen pembangunan seluruh infrastruktur DOB Papua, yang mana selama ini dilakukan bukan hanya sekedar pada momentum tertentu saja, melainkan terus dilaksanakan secara berkelanjutan dari sejak tahun 2014 silam.
Hendaknya semua elemen masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Bumi Cenderawasih sendiri, untuk terus meningkatkan partisipasi mereka dalam mengawasi seluruh pembangunan di tanah Papua.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Pemerintah akan segara melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di 4 Daerah Otonomi Baru Papua. Anggaran sudah ada, pembangunan infrastruktur dimulai sejak Oktober 2023.
Dalam artian, ketika ada DOB maka tidak dibiarkan begitu saja. Namun pemerintah juga membangun infrastrukturnya demi kemaslahatan masyarakat. Setelah ada infrastruktur maka juga dibangun Polda per provinsi demi keselamatan warga Papua, terutama di daerah-daerah rawan serangan KST.
Infrastruktur yang akan dibangun di 4 DOB antara lain jalan raya, jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi, serta infrastruktur kelistrikan. Pembangunan tersebut didukung penuh oleh rakyat karena akan membuat kehidupan mereka lebih maju lagi. Masyarakat bisa menikmati aliran listrik dan jalan penghubung yang representatif, sehingga mempermudah kehidupan mereka.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran 2023-2024 sebesar Rp6,6 Triliun untuk membiayai proyek infrastruktur di 4 provinsi baru di Tanah Papua.
Ayub Faidiban, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, menyatakan bahwa penambahan DOB menjadi kunci percepatan pembangunan di Papua. Dengan penambahan DOB maka akan memicu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.
Dalam artian, infrastruktur-infrastruktur baru akan dibangun di Papua demi kemajuan wilayah tersebut. Jika ada provinsi baru maka otomatis diadakan pembangunan besar-besaran. Pertama-tama tentu yang dibangun adalah jalan raya, terutama yang menuju ibu kota provinsi. Masyarakat bisa menikmati jalan beraspal dan bisa dilewati dengan sepeda motor.
Jika makin banyak jalan beraspal di Papua maka makin bagus karena mempermudah mobilitas masyarakat. Infrastruktur ini memang sangat dibutuhkan karena rakyat Papua selama ini kesulitan dalam bergerak karena kondisi geografis di Bumi Cendrawasih yang terlalu sulit jika dilewati dengan kendaraan bermotor. Namun jika ada jalan raya maka akan mempersingkat waktu tempuh dan menghemat bahan bakar.
Pemerintah terus menggencarkan pembangunan berbagai infrastruktur di Papua. Semua infrastruktur seperti jalan raya, jalan Trans Papua, jembatan, dan lain-lain dilakukan demi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Tujuannya agar kehidupan mereka makin mudah dan bisa bermobilitas dengan lancar.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Manado
