Oleh : Noldy Brachman )*
Dana Daerah Otonomi Baru (DOB) diberikan untuk 4 provinsi baru di Papua. Masyarakat mendukung kolaborasi pengelolaan dana, karena memang uangnya sangat besar. Dengan kolaborasi maka orang asli Papua (OAP) akan dipermudah dalam mengatur dana DOB.
Saat ini ada 4 DOB di Papua yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Penambahan DOB merupakan aspirasi rakyat di Bumi Cendrawasih. Pemerintah mengabulkan permintaan mereka dengan pemekaran wilayah, dan penambahan DOB bertujuan agar rakyat Papua lebih sejahtera, karena jika ada DOB otomatis ada dana APBD.
Dana APBD pada tiap DOB digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diutamakan agar di provinsi-provinsi baru gedung dan fasilitasnya makin lengkap.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wemendagri) John Wempi Wetipo menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pembangunan di empat wilayah DOB di Papua sebesar Rp9,9 triliun. Pemerintah Pusat, telah membantu empat wilayah DOB di Papua sebesar Rp6,6 triliun dengan rincian Rp3,6 triliun disalurkan pada 2023 dan Rp3 triliun dianggarkan pada 2024. Sementara sisa Rp3,3 triliun menjadi tanggung jawab empat daerah DOB melalui APBD.
Wetipo menyebutkan penyerapan anggaran yang ada di Provinsi Papua tidak lebih dari 10 persen, Papua Pegunungan realisasi anggaran baru sekitar 15 persen dari total alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBD provinsi dan Papua Tengah baru 4 persen. Sementara Papua Barat Daya, belum diketahui secara persis berapa besaran anggaran yang sudah terserap.
Untuk mengelola dana DOB tahun 2023 maka butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Wahana Visi Indonesia (WVI) berkomitmen membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama OAP. Kontribusi itu diimplementasikan melalui Program United States Agency for International Development (USAID) Kolaborasi.
Ketua Program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu, menyatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) juga masih dihadapkan dengan tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal. Termasuk, kurangnya partisipasi warga khususnya OAP dalam tata kelola pemda.
Dengan bantuan dari pihak luar maka dana DOB akan 100% tepat sasaran dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Kemudian, tata kelola pemerintahan di 4 DOB akan makin bagus.
Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menjelaskan penambahan nilai anggaran pembangunan pusat perkantoran di empat wilayah DOB yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan senilai Rp11 triliun ini telah meringankan beban dari APBD provinsi.
M. Musa’ad melanjutkan, pihaknya sudah sangat terbantu karena semula dana DOB hanya Rp9,9 triliun kini naik menjadi Rp11 triliun. Bahkan secara terbuka, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa ada kenaikan anggaran untuk rencana pembangunan kantor pusat pemerintahan provinsi yang baru terbentuk. Dengan demikian maka APBD provinsi yang semula direncanakan untuk pembangunan kantor pemerintahan akan dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat.
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mempersiapkan hal-hal strategis untuk mendukung pembangunan pusat perkantoran di wilayah itu. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong membahas hal yang berkaitan dengan penyerahan sertifikat tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya di lokasi Stadion Wombik, tepatnya di kilometer 16, Kota Sorong.
Dengan demikian, ketika sesudah penyerahan aset sertifikat ini, dia memastikan akan segera ditindaklanjuti dengan proses pembangunan. Selain perkantoran, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merencanakan akan membangun kawasan kegiatan olahraga.
Namun selama sarana olahraga yang representatif belum terbangun, maka bangunan Stadion Wombik akan tetap dipertahankan dan sambil melakukan revitalisasi pada beberapa bagian pada stadion itu untuk menjadi ikon.
Musa’ad menyebutkan bahwa target lahan yang digunakan untuk pembangunan pusat perkantoran seluas 100 hektar dengan rincian 52 hektar sudah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, kemudian sisanya sedang dalam proses upaya dengan pemilik hak ulayat.
Perubahan Permendagri terkait tapal batas pada lahan rencana pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya sudah dilakukan dan sementara dalam proses, kami berharap prosesnya akan segera selesai.
Direncanakan dalam rencana kunjungan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dalam waktu dekat akan segera dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Kolaborasi wajib dilakukan agar pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dan provinsi-provinsi lain berjalan dengan sukses. Keempat DOB butuh pembangunan besar-besaran, dan tiap penjabat gubernur berkolaborasi agar seluruh wilayah Papua makin maju.
Masyarakat Papua mendukung penuh pengelolaan dana DOB yang dilakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Kolaborasi bertujuan agar dana DOB benar-benar tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat. Dengan bantuan tersebut maka OAP akan tertolong dan mereka bisa bekerja sama, agar program-program yang dilakukan dengan dana DOB sukses besar.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Bali
