Oleh: Cahya Putriningtyas )*
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan penangananserius terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisiuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), AndrieYunus. Peristiwa yang terjadi di Jakarta Pusat tersebut tidak hanyamenjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga mendapat responstegas dari pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaminkeadilan bagi setiap warga negara.
Kasus ini terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, ketika Andrie Yunussedang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Salemba I menujuJalan Talang, Jakarta Pusat. Berdasarkan kronologi yang dihimpun dariketerangan organisasi KontraS, dua orang pelaku yang menggunakansepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan di sekitar JembatanTalang. Kedua pelaku diduga berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan salah satu di antaranya menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah korban.
Serangan tersebut menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka seriuspada beberapa bagian tubuh, termasuk tangan, wajah, dada, serta area mata. Korban sempat berteriak kesakitan dan kehilangan kendali ataskendaraannya hingga terjatuh. Dari hasil penelusuran awal, tidakditemukan adanya barang milik korban yang hilang dalam peristiwatersebut, sehingga dugaan sementara mengarah pada tindakankekerasan yang disengaja.
Aparat kepolisian segera bergerak menangani kasus ini. Penyelidikandilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dengan dukungan dari PoldaMetro Jaya dan Badan Reserse Kriminal Polri. Proses hukum dimulaimelalui laporan polisi model A dengan nomor registrasi yang telahditerbitkan oleh penyidik. Perkara tersebut diselidiki sebagai dugaantindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam ketentuanKitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kasusini dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional. Melalui jajaran kepolisian, ia menegaskan bahwa seluruh unsur Polri akanbekerja secara maksimal untuk mengungkap pelaku di balik serangantersebut. Dukungan dari Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polrimenunjukkan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secaraterkoordinasi agar proses pengungkapan berjalan efektif.
Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwakepolisian berkomitmen mengungkap kasus ini secara terang benderang. Aparat disebut bekerja serius untuk mengidentifikasi pelaku, termasukmengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan juga melibatkan proses olah tempat kejadian perkara guna memastikan setiap detail peristiwadapat dianalisis secara menyeluruh.
Langkah cepat aparat kepolisian tersebut mendapat dukungan daripemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskanbahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM merupakan peristiwayang tidak dapat ditoleransi. Ia menilai aparat perlu bergerak cepat agar pelaku dan motif di balik kejadian tersebut dapat segera terungkap.
Menurut Pigai, proses penegakan hukum yang objektif sangat pentingagar korban memperoleh keadilan yang layak. Penanganan perkarasecara transparan juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Komitmen pemerintah dalam memastikan pengungkapan kasus ini jugaditegaskan oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto. Ia menilaipercepatan penyelidikan menjadi langkah penting untuk menjagakredibilitas Indonesia dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah, melalui koordinasi dengan aparat kepolisian, telah memintaagar proses penyelidikan dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
Mugiyanto juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasanberekspresi serta hak warga negara untuk menyampaikan pendapatsecara damai. Prinsip tersebut sejalan dengan komitmen negara yang tercermin dalam ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam kerangkatersebut, perlindungan terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Perhatian terhadap kasus ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Komunitas internasional juga memberikan perhatian terhadap peristiwayang menimpa Andrie Yunus. Pemerintah menilai bahwa percepatanpengungkapan kasus menjadi penting agar tidak memunculkan spekulasiyang dapat memengaruhi reputasi Indonesia dalam komitmenperlindungan HAM di tingkat global.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai bahwa transparansi dankepastian informasi menjadi faktor penting. Penyelidikan yang cepat danprofesional diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publiksekaligus memperkuat kepercayaan terhadap komitmen negara dalammelindungi hak-hak warga negara.
Selain memastikan proses hukum berjalan, pemerintah juga memberikanperhatian terhadap kondisi korban. Negara memastikan bahwa biayapengobatan dan pemulihan Andrie Yunus akan ditanggung sepenuhnyahingga proses pemulihan selesai. Langkah ini menjadi bagian daritanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang membantuproses pengungkapan kasus, termasuk melalui rekaman kamerapengawas yang dapat menjadi petunjuk penting bagi penyidik. Meskidemikian, masyarakat diimbau untuk tetap menunggu hasil penyelidikanresmi dari aparat penegak hukum agar informasi yang beredar tetapakurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi ujian bagikomitmen penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah serta langkah cepat aparatkepolisian, proses pengusutan diharapkan mampu mengungkap pelakudan motif di balik kejadian tersebut.
*) Pengamat Kebijakan Publik dan Isu HAM
