Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Seiring dengan pelaksanaan di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan langkah penting berupa rekalibrasi standar program melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan operasional, serta masukan dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah. Upaya ini menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa MBG tidak sekadar menjadi program populis, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi nasional yang berkelanjutan.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi pendukung pelaksanaan Program MBG melalui penyusunan Rancangan Peraturan Badan tentang Standar Gizi dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi bersama Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, sebagai bagian dari proses pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi rancangan regulasi. Regulasi ini akan menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia memiliki standar gizi yang jelas, seragam, serta berbasis pada kebutuhan kelompok sasaran.
Lebih lanjut, ia memandang bahwa penguatan regulasi juga akan menjadi dasar bagi proses pembinaan, pemantauan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Melalui standar yang terukur, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengevaluasi kinerja pelaksana di lapangan sekaligus memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga. Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan upaya rekalibrasi program agar implementasinya semakin efektif dan akuntabel.
Selain aspek regulasi, penguatan standar operasional di tingkat daerah juga menjadi bagian penting dari proses rekalibrasi Program MBG. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil ElestiantoDardak mengatakan bahwa standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan dan keamanan makanan yang diterima masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan berbagai laporan dan temuan yang muncul selama pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, langkah Badan Gizi Nasional yang mulai mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar operasional merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas program. Ia memandang bahwa penghentian sementara terhadap unit yang memiliki potensi risiko justru menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak mentoleransi pelanggaran terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperketat standar operasional, termasuk melalui kewajiban sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap unit SPPG. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa dapur penyedia makanan benar-benar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang diperlukan.
Di sisi lain, kontribusi kalangan akademisi juga memberikan perspektif penting dalam memperkuat kualitas Program MBG. Ketua Program Studi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Bandung, Khairiah mengatakan bahwa program MBG seharusnya tidak dipahami hanya sebagai upaya mengatasi rasa lapar siswa, tetapi juga sebagai program strategis untuk memastikan kualitas asupan gizi yang optimal bagi anak-anak. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada penerapan standar keamanan pangan, kehalalan, serta kecukupan gizi yang tinggi.
Khairiah menilai bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi MBG adalah menjaga kualitas bahan pangan dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa kualitas gizi makanan sangat dipengaruhi oleh kondisi bahan baku yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan bahan pangan yang segar, minim pestisida, dan memiliki kualitas nutrisi yang baik harus menjadi prioritas dalam penyusunan menu MBG.
Lebih jauh, Khairiah memandang bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak saat ini akan sangat menentukan kondisi kesehatan serta kemampuan intelektual mereka di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan standar kualitas program merupakan langkah yang sangat tepat untuk memastikan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini.
Berbagai langkah penguatan regulasi, pengawasan operasional, serta masukan dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa pemerintah tengah melakukan rekalibrasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Proses ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kelemahan yang muncul selama implementasi awal, tetapi juga memastikan bahwa program dapat berkembang menjadi sistem pelayanan gizi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Rekalibrasi standar program juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik. Dengan adanya standar yang jelas dan pengawasan yang ketat, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat semakin meningkat. Hal ini penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh dukungan dan partisipasi masyarakat.
Dengan dukungan regulasi yang kuat, standar operasional yang ketat, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak, Program MBG memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya akan tercermin dari terpenuhinya kebutuhan makan anak-anak sekolah, tetapi juga dari meningkatnya kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan bangsa.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
