Oleh: Ahmad Fajar Ramadhan
Keterlibatan TNI dalam pengawasan dan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai masih berada dalam koridor aturan dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelibatan tersebut dipandang sebagai bagian dari dukungan institusi pertahanan terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan ketahanan nasional dari akar rumput.
Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, menilai keterlibatan TNI dari struktur pusat hingga tingkat Babinsamerupakan bentuk kesiapan dan komitmen institusi tersebut dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurut dia, dukungan itu tidak keluar dari mandat konstitusional dan tetap berada dalam bingkai tugas yang diatur perundang-undangan.
Mayyasari menjelaskan, TNI memiliki daya jangkau yang luas hingga ke pelosok daerah melalui aparat teritorial. Dengan jaringan tersebut, proses pembangunan koperasi—mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung hingga operasional di lapangan—dapat dipantau secara sistematis. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan bukan dalam kapasitas politik, melainkan sebagai bagian dari dukungan terhadap stabilitas dan kelancaran program pemerintah.
Elaborasi atas pandangan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran aparat teritorial di desa justru memperkuat tata kelola dan akuntabilitas program. Pengawasan berlapis dinilai dapat meminimalkan hambatan teknis, mempercepat koordinasi lintas sektor, serta memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperkuat ekonomi pedesaan. Dalam kerangka hubungan sipil-militer modern, dukungan terhadap pembangunan nasional melalui skema operasi militer selain perang (OMSP) merupakan mandat yang sah dan diatur secara jelas.
Mayyasari juga menanggapi isu yang menyebut program Koperasi Merah Putih sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu. Ia berpandangan bahwa kehadiran Wakil Panglima TNI dalam kegiatan percepatan pembangunan koperasi merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden, bukan manuver politik menuju jabatan tertentu.
Menurut dia, peran yang dijalankan Wakil Panglima lebih pada fungsi koordinasi antara TNI dan instansi terkait agar proses pembangunan koperasi di berbagai daerah berjalan efektif dan tidak terhambat. Dalam tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas lembaga memang menjadi kunci keberhasilan program berskala nasional, terlebih yang menyasar ribuan desa.
Ia meyakini pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih murni bertujuan mendukung penguatan ekonomi nasional. Dalam perspektif OMSP, membantu tugas pemerintah daerah dalam program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi TNI di luar tugas tempur.
Framing tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang mengajak masyarakat mendukung dan menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Usai melakukan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Misbakhun menyampaikan bahwa koperasi desa diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai, di tengah tekanan dinamika global dan geopolitik internasional, pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa. Melalui koperasi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat berputar di wilayah sendiri. Jika ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional diyakini ikut terdorong.
Pandangan tersebut mempertegas bahwa program KDMP bukan sekadar proyek administratif, melainkan strategi struktural membangun ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah keterlibatan TNI dipahami sebagai faktor pendukung stabilitas dan efektivitas implementasi, bukan sebagai bentuk intervensi politik.
Misbakhun juga menyoroti pentingnya program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Ia berpandangan bahwa generasi masa depan Indonesia harus dibekali gizi yang cukup agar mampu bersaing dengan negara lain. Meski anggaran yang dialokasikan tidak kecil, ia menilai kebijakan tersebut sebagai komitmen negara dalam menyiapkan generasi unggul.
Terkait kritik yang muncul, Misbakhun berpendapat bahwa evaluasi sah dilakukan selama bersifat konstruktif dan tidak merusak tujuan utama program. Ia juga menepis anggapan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan, dengan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan berkontribusi bagi bangsa.
Ia menambahkan, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadaliaakan terus mendukung program prioritas Presiden, termasuk Koperasi Merah Putih dan MBG. Dalam setiap kegiatan serap aspirasi, ia menggelar dialog interaktif guna menyerap masukan masyarakat agar implementasi program tepat sasaran.
Dengan demikian, dukungan politik di parlemen, penguatan di tingkat desa, serta keterlibatan TNI dalam kerangka OMSP membentuk satu ekosistem kebijakan yang saling menopang. Selama berada dalam koridor aturan dan fungsi yang diatur undang-undang, keterlibatan TNI dalam pengawasan pembangunan koperasi desa dinilai sebagai bagian dari sinergi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung program prioritas pemerintah.
Ke depan, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi koordinasi antar-lembaga, transparansi pelaksanaan di daerah, serta partisipasi aktif masyarakat desa sebagai pelaku utama koperasi. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan TNI yang proporsional dan sesuai mandat dipandang sebagai instrumen pendukung stabilitas dan percepatan, sehingga tujuan besar menjadikan koperasi desa sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
*) Analis Strategi Pembangunan Nasional
