Jakarta — Gelombang apresiasi terhadap agenda swasembada pangan multi komoditas terus menguat. Berbagai kalangan menilai langkah deregulasi dan penataan ulang kebijakan pangan sepanjang 2025–2026 menjadi fondasi penting bagi penguatan produksi nasional sekaligus hilirisasi pertanian.
Wasekjen IV Rumpun Kajian Strategis DPP HA IPB sekaligus Wasekjen DPN HKTI Bidang Gizi dan Kabid Usaha & Bisnis Pertanian PISPI, Muhammad Sirod, menyebut pemerintah telah menerbitkan paket 25 regulasi sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan dan hilirisasi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup satu Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden, dua Keputusan Presiden, tujuh Instruksi Presiden, serta sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian.
“Pemerintah menerbitkan paket 25 regulasi sepanjang 2025–2026 sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi pertanian,” ujarnya.
Di saat yang sama, sekitar 547 regulasi internal turut dicabut. Langkah ini, menurut Sirod, menandai dua arah besar reformasi: penataan ulang arsitektur kebijakan sekaligus penyederhanaan prosedur administratif yang selama ini memperlambat eksekusi program pangan.
Paket deregulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur rantai pasok pangan modern dari hulu hingga hilir. Fokusnya meliputi penyederhanaan aturan internal, percepatan perizinan produksi, reorganisasi kelembagaan teknis, penataan tata niaga impor, serta penguatan koordinasi pusat-daerah melalui Instruksi Presiden.
Sirod menilai pencabutan ratusan regulasi internal sangat penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan turunan. Sebelumnya, satu program pangan kerap memiliki banyak pedoman dan surat edaran berjalan bersamaan, sehingga meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan.
Keberhasilan deregulasi ini juga tercermin dalam kinerja perdagangan pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ekspor pertanian Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,76 triliun.
“Karena deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden, ekspor pertanian kita naik Rp158 triliun, sementara impor turun Rp34 triliun,” ujar Amran dalam acara Indonesia Economic Outlook di Jakarta beberapa saat yang lalu.
Angka tersebut naik Rp158,38 triliun atau 33,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, impor pangan tercatat Rp321,14 triliun, turun Rp34,08 triliun atau 9,49 persen dibanding periode yang sama 2024.
Capaian ini diperkuat dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, serta stok beras nasional yang berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.
Langkah deregulasi juga menyasar distribusi pupuk subsidi. Aturan yang sebelumnya tersebar dalam 145 regulasi dan membutuhkan persetujuan lintas kementerian kini dipangkas. Proses distribusi cukup melalui persetujuan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kebijakan ini memastikan pupuk tiba tepat waktu saat musim tanam, mendorong lonjakan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Secara keseluruhan, paket 25 regulasi tersebut membentuk kerangka kebijakan pangan yang lebih ringkas dan terkoordinasi. Apresiasi dan dukungan terhadap agenda swasembada pangan multi komoditas pun terus menguat, seiring transformasi tata kelola yang dinilai semakin adaptif terhadap dinamika rantai pasok pangan modern.
