Oleh: Yusuf Rinaldi Munir
Indonesia saat ini tengah berada di tengah transformasi besar-besaran menuju kemandirian energi, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada energi, yang tak hanya memberikan jaminan keberlanjutan energi nasional, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa.
Langkah penting dalam mencapai tujuan ini dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris, untuk mempercepat elektrifikasi desa. Proyek percontohan ini fokus pada penyediaan solusi energi bagi desa-desa terpencil dan kepulauan yang memiliki tantangan geografis yang sangat besar. Salah satunya adalah pengembangan sistem energi terdesentralisasi seperti off-grid dan mini-grid yang dinilai sangat tepat untuk daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Indonesia memiliki 75.266 desa, masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri. Oleh karena itu, kata Yandri, pembangunan desa harus melibatkan kolaborasi luas, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemendes PDT turut menyoroti pentingnya integrasi energi terbarukan dalam membangun ketahanan energi di desa.
Kerja sama internasional yang diprakarsai oleh Kemendes PDT bersama delegasi perusahaan-perusahaan Inggris berfokus pada solusi konkret yang bisa diterapkan di lapangan. Dengan melibatkan BUMDes dan koperasi desa, mereka berharap dapat mendorong terciptanya ekonomi desa berbasis energi terbarukan yang dapat menggerakkan sektor lain, seperti pengolahan pangan dan layanan kesehatan desa.
Selain itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berperan sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk mempercepat transisi menuju energi bersih. PLN yang baru-baru ini dianugerahi ESG Award oleh CNBC Indonesia, terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
PLN telah merealisasikan berbagai proyek ketenagalistrikan yang mencakup pembangkit, transmisi, dan gardu induk di seluruh negeri. Pada tahun 2024, PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 3,2 gigawatt (GW), dengan lebih dari 80% di antaranya berbasis energi bersih, seperti tenaga surya, air, dan geotermal. Upaya ini mengarah pada pencapaian target Net Zero Emission 2060 yang digagas pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan PLN adalah dengan mengembangkan proyek hybrid solar-wind yang mulai beroperasi di beberapa daerah, serta integrasi teknologi smart grid nasional yang mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan energi secara real-time.
Namun, pencapaian terbesar PLN tidak hanya terletak pada kapasitas pembangkit atau inovasi teknologi. Program listrik untuk desa juga menjadi bagian dari upaya besar PLN untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Hingga akhir 2024, PLN berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik menjadi 93,05%, dan berkomitmen untuk melistriki 1.085 desa baru, dengan prioritas utama pada desa-desa terpencil dan sulit dijangkau. Program Bantuan Pasang Baru Listrik yang menjangkau 155.429 rumah tangga juga turut mendukung pemerataan listrik di seluruh Indonesia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah terus memacu langkah-langkah untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, termasuk rencana penghentian impor BBM jenis solar pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor yang selama ini membebani neraca perdagangan dan mendorong optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Salah satu pencapaian penting pemerintah dalam memperkuat sektor energi adalah pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, yang saat ini sudah mencapai B40 (40% minyak sawit dan 60% solar). Pemerintah berencana meningkatkan komposisi ini menjadi B50, yang akan berdampak besar pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar, sekaligus mendorong sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor ekonomi rakyat. Selain itu, hilirisasi produk kelapa sawit menjadi energi terbarukan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian daerah.
Mengusung konsep swasembada energi yang lebih modern, Indonesia juga berfokus pada diversifikasi sumber energi. Pakar Energi Universitas Hasanuddin, Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan bahwa swasembada energi tidak lagi semata-mata mengandalkan minyak sebagai pilar utama, melainkan melibatkan bauran energi yang lebih beragam, termasuk energi terbarukan seperti biomassa, tenaga angin, dan hidrogen hijau. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas energi tunggal yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Pemerintah juga semakin gencar membangun infrastruktur energi hijau, termasuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang dapat mendukung perekonomian nasional dan daerah. Keberhasilan ini tak hanya akan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar energi global.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
