Oleh Indra Kusnandar )*
Pembangunan kualitas hidup masyarakat merupakan agenda fundamental dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu instrumen paling strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan yang inklusif, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebabnya percepatan Sekolah Rakyat menjadi relevan dan mendesak. Program ini tidak sekadar menjawab kebutuhan pendidikan dasar, tetapi juga dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat kurang mampu.
Sekolah Rakyat diposisikan sebagai manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan layak akibat faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan fungsi pendidikan, hunian, dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup peserta didik dan keluarganya secara berkelanjutan.
Komitmen kuat pemerintah pusat terhadap percepatan Sekolah Rakyat tercermin dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap mendukung percepatan program ini di daerah dan menempatkannya sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan program simbolik, melainkan agenda strategis nasional yang memerlukan kerja bersama lintas sektor dan lintas wilayah. Gus Ipul juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam merespons agar percepatan pembangunan dapat berjalan seiring antara pusat dan daerah.
Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan bahwa percepatan harus dibarengi dengan kehati-hatian. Kepastian status lahan menjadi prasyarat utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang digunakan harus benar-benar bersih dari persoalan hukum, aman dari potensi konflik, serta tidak berada di wilayah rawan bencana. Penekanan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan bebas dari risiko yang dapat merugikan negara maupun masyarakat di kemudian hari.
Peran Kementerian Pekerjaan Umum juga menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat secara nyata. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur pendidikan yang memadai dipandang sebagai fondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan berkualitas agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 menjadi contoh konkret dari sinergi tersebut. Proyek ini dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya. Penyebaran lokasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Jawa Timur dipilih sebagai salah satu wilayah percontohan karena memiliki keragaman tantangan pendidikan yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, lapangan olahraga, lapangan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga instalasi pengolahan air limbah. Kelengkapan fasilitas ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan pendidikan yang memperhatikan aspek akademik, sosial, spiritual, dan kesehatan lingkungan.
Dukungan terhadap percepatan Sekolah Rakyat juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Ia menilai kebutuhan akan Sekolah Rakyat di NTB sangat mendesak mengingat masih banyak masyarakat yang menantikan akses pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Mori menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi agar proses administrasi dapat segera dipenuhi dan pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dimulai tanpa hambatan.
Pandangan Mori Hanafi mencerminkan suara masyarakat daerah yang berharap besar pada kehadiran Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas kesenjangan pendidikan. Di wilayah seperti NTB, Sekolah Rakyat bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga simbol harapan baru bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan anak-anak mereka. Kehadiran sekolah ini diyakini dapat menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Pada akhirnya, percepatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Program ini menggabungkan visi pembangunan manusia, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan dalam satu kebijakan strategis. Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan yang inklusif dan bermutu bukan hanya mencerdaskan individu, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
