Oleh : Loa Murib
Program Listrik Desa Papua merupakan fondasi penting dalam mempercepatpembangunan wilayah timur Indonesia sekaligus memperkuat keadilan sosial bagiseluruh rakyat. Ketersediaan listrik tidak sekadar menghadirkan penerangan, tetapimenjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan konektivitas sosial masyarakat. Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan geografis ekstrem dan sebaran permukimanyang terpencar, kehadiran listrik menjadi simbol nyata kehadiran negara dalammenjamin hak dasar warga.
Komitmen pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi di Papua semakin menguat di bawah kepemimpinan nasional saat ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral BahlilLahadalia menegaskan bahwa seluruh kampung di Provinsi Papua Selatan ditargetkansudah teraliri listrik paling lambat pada 2028. Penegasan tersebut mencerminkanorientasi kebijakan yang berpihak pada wilayah tertinggal dan perbatasan, sekaligusmenempatkan Papua sebagai prioritas strategis pembangunan energi nasional. Pengalaman pribadi Bahlil yang lahir dan tumbuh di kampung tanpa listrik turutmembentuk sensitivitas kebijakan yang lebih membumi, karena memahami langsungdampak keterbatasan energi terhadap masa depan generasi muda.
Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa akses listrik memiliki hubungan erat dengankualitas sumber daya manusia. Anak-anak di kampung yang terang memilikikesempatan belajar lebih baik, akses informasi yang lebih luas, serta ruang tumbuhyang setara dengan daerah lain. Oleh karena itu, elektrifikasi desa tidak bolehdipandang sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan sebagai investasi jangkapanjang dalam pembangunan manusia Papua. Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penambahan anggaran listrik desa di wilayah 3T memperlihatkankesinambungan kebijakan nasional dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dariSabang sampai Merauke.
Di sisi teknis dan operasional, PT PLN memegang peran kunci dalam menerjemahkankebijakan menjadi realisasi di lapangan. PLN menargetkan secara bertahap melistrikisekitar 4.200 kampung di Tanah Papua yang hingga kini belum terjangkau listrik. Pada 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengalokasikan anggaran lebihdari Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di 128 lokasi di Papua. Target berikutnya pada awal 2026 mencakup sekitar 554 lokasi dengan kebutuhananggaran awal sekitar Rp2,5 triliun, sesuai penugasan pemerintah kepada PLN.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan yang pertama dalam tiga tahun terakhiruntuk wilayah Papua Raya. Hal tersebut menunjukkan adanya dorongan baru daripemerintah pusat agar percepatan elektrifikasi benar-benar bergerak signifikan. Seluruhlokasi pembangunan tersebar di berbagai wilayah kerja PLN, sehingga menuntutkesiapan teknis, logistik, dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Tantangan ini tidakringan, namun menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjangkau daerah yang selama ini tertinggal.
Pendekatan sosial menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Program Listrik Desa Papua. PLN mengedepankan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, mulai daritingkat provinsi hingga distrik, untuk memastikan kelancaran pembangunan, termasukdalam penyediaan lahan dan penerimaan masyarakat. Pendekatan ini pentingmengingat pembangunan infrastruktur di Papua tidak dapat dilepaskan dari kearifanlokal, struktur sosial, serta kondisi geografis yang unik. Keberhasilan elektrifikasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proyek tersebut diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Dari sisi teknologi, strategi PLN menyesuaikan jenis pembangkit dengan potensi energilokal. Di wilayah dengan sumber air melimpah seperti Pegunungan Arfak, pengembangan pembangkit listrik tenaga mini dan mikrohidro menjadi pilihan yang berkelanjutan. Sementara itu, di daerah dengan keterbatasan sumber air seperti Papua Barat Daya, pembangkit listrik tenaga surya yang dilengkapi baterai atau sistem hibridamenjadi solusi yang paling rasional. Pendekatan ini tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sejalan dengan agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Dukungan juga datang dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Anggota BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan harapan agar tantangan elektrifikasi di Papua dapat segera diselesaikan, mengingat masih ribuan desa dan kampung yang belummenikmati listrik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan listrik di Papua bukan sekadar isu sektoral, melainkan agenda nasional yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Kunjungan langsung ke fasilitas kelistrikan di Jayapura menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memantau dan memastikankeberlanjutan sistem energi di Papua.
Pada akhirnya, Program Listrik Desa Papua adalah fondasi penting bagi percepatanpembangunan wilayah timur. Listrik membuka jalan bagi tumbuhnya usaha kecil, berkembangnya layanan publik berbasis teknologi, serta meningkatnya produktivitasmasyarakat. Lebih dari itu, listrik menghadirkan rasa keadilan dan pengakuan bahwaPapua adalah bagian integral dari masa depan Indonesia. Dengan komitmen politikyang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta pelaksanaan yang sensitifterhadap kondisi lokal, program ini diharapkan mampu menjadi katalis transformasisosial dan ekonomi Papua menuju masa depan yang lebih terang dan berkeadilan.
*Penulis adalah mahasiwa Papua di Jawa Timur
