Oleh: Cut Zahra )*
Masyarakat Aceh kembali memperlihatkan bagaimana ketangguhan sosial yang sangat nyata mereka miliki ketika banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di sana sejak akhir November hingga Desember 2025.
Warga langsung bergerak dengan sangat cepat dalam mengevakuasi keluarga mereka, kemudian juga membuka jalur penyelamatan darurat, serta membangun pusat-pusat bantuan berbasis komunitas di tengah serba keterbatasan akses dan cuaca ekstrem yang terus melanda.
Respons tersebut sekali lagi, semakin menegaskan bahwa ketangguhan Aceh bukan hanya sekadar reaksi sesaat belaka akibat tekanan keadaan, melainkan justru merupakan sebuah karakter kolektif yang telah terbentuk melalui adanya pengalaman yang panjang dalam menghadapi berbagai macam krisis yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Sejarah telah mencatat secara konkret bahwa Aceh sebagai wilayah yang sudah berkali-kali diuji oleh bencana, dan bukan hanya itu, namun juga pernah diuji oleh adanya konflik. Tragedi tsunami pada tahun 2004 silam menjadi titik balik penting yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang betapa pentingnya memiliki kesiapsiagaan dan kemandirian.
Dari pengalaman tersebut, masyarakat lantas belajar bahwa keselamatan dan pemulihan tidak selalu dapat menunggu bantuan dari pihak luar manapun, melainkan justru harus dimulai dari kekuatan lokal mereka sendiri terlebih dahulu. Pola tersebut kembali terlihat dalam bencana hidrometeorologi 2025, ketika warga memilih bertindak cepat demi menyelamatkan diri dan lingkungan sekitar.
Kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan tersebut. Tradisi Smong yang hidup di Simeulue terus diwariskan lintas generasi sebagai sistem peringatan dini berbasis budaya.
Pengetahuan tersebut mengajarkan masyarakat membaca tanda alam dan mengambil keputusan cepat sebelum bencana membesar. Di berbagai gampong, prinsip serupa berkembang melalui sistem peringatan berbasis komunitas, simulasi kebencanaan rutin, serta edukasi mitigasi di sekolah-sekolah, sehingga warga tidak lagi berada pada posisi pasif saat bencana datang.
Solidaritas sosial Aceh turut memperkuat kemampuan bertahan tersebut. Budaya gotong royong dan nilai-nilai keagamaan mendorong masyarakat saling membantu tanpa pamrih. Di banyak wilayah terdampak, warga mendirikan dapur umum secara swadaya, mengumpulkan bahan pangan dari lingkungan sekitar, serta memastikan kelompok rentan tetap mendapat perhatian. Modal sosial tersebut mempercepat pemulihan awal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing.
Ketangguhan masyarakat Aceh juga tercermin dalam aspek ekonomi. Aktivitas perdagangan lokal dan UMKM perlahan kembali bergerak begitu kondisi memungkinkan. Pengalaman menghadapi krisis masa lalu membentuk kesadaran bahwa bantuan darurat bersifat sementara, sementara kemandirian ekonomi menjadi penopang utama keberlanjutan hidup.
Masyarakat memanfaatkan jejaring lokal, sektor pertanian, dan usaha kecil untuk menghidupkan kembali roda ekonomi, menunjukkan bahwa pemulihan dapat dilakukan dari bawah dengan kekuatan sendiri.
Sinergi antara masyarakat dan negara memperkuat daya lenting tersebut. Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, sementara koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh memastikan proses evakuasi dan distribusi logistik berjalan efektif.
Fokus pembangunan pascabencana diarahkan pada perbaikan tanggul, normalisasi sungai, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan mengoptimalkan anggaran dan tenaga kerja dalam negeri.
Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai pemerintah Indonesia telah melakukan perhitungan matang terkait kapasitas nasional dalam menangani bencana di Aceh tanpa campur tangan negara asing.
Penilaian tersebut didasarkan pada kesiapan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah bergerak cepat dan simultan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Bey juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera dengan kekuatan sendiri.
Pemerintah menghargai empati dan perhatian dari negara sahabat, namun tetap memprioritaskan kapasitas nasional dalam fase tanggap darurat dan pemulihan. Pendekatan tersebut mencerminkan kepercayaan diri negara sekaligus komitmen terhadap kemandirian.
Pemulihan sistem kelistrikan menjadi simbol penting kebangkitan Aceh pascabencana. PT PLN berhasil mengembalikan aliran listrik yang sempat lumpuh total selama lebih dari sepuluh hari.
Kembalinya listrik segera menghidupkan kembali aktivitas warga, fasilitas publik, serta pusat-pusat ekonomi lokal. Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti menilai pemulihan tersebut menjadi penggerak utama agar UMKM kembali beroperasi dan kehidupan sosial perlahan pulih. Perhatian Presiden Prabowo terhadap percepatan pemulihan Aceh juga dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara.
Plt Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra turut menegaskan bahwa menyala kembali listrik membawa dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat. PLN tetap menyiagakan personel selama 24 jam untuk menjaga pasokan serta memperkuat sistem kelistrikan agar lebih tangguh menghadapi potensi gangguan di masa mendatang.
Rangkaian peristiwa tersebut menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga berdiri dengan martabat dan kemandirian. Ketangguhan sosial, kearifan lokal, kolaborasi komunitas, serta dukungan negara berpadu membentuk model penanganan bencana yang berdaulat. Aceh kembali membuktikan bahwa kekuatan utama menghadapi bencana bersumber dari dalam negeri, tanpa bergantung pada bantuan asing. (*)
*) Pengamat Sosial dan Kemanusiaan – Forum Keadilan Sosial Aceh Mandiri
