Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan penguatan koordinasi antarasekolah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan distribusi berjalan amandan tertib. Peningkatan koordinasi ini menjadi penting setelah sejumlah evaluasimenunjukkan perlunya standar keamanan yang lebih matang di lapangan.
Di berbagai daerah, sekolah mulai memperkuat komunikasi dengan BGN agar proses penerimaan dan penyaluran MBG tidak hanya tepat waktu, tetapi juga meminimalkan potensi risiko bagi peserta didik. Upaya ini menjadi bagian darilangkah bersama untuk memastikan implementasi MBG tetap memberi manfaatmaksimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya akan berkoordinasi denganpihak sekolah terkait penerimaan makanan program MBG. Hal itu bertujuan untukmemastikan aspek keamanan dalam penerimaan makanan untuk para siswa.
Sebenarnya dalam hal ini, bukan hanya BGN yang perlu memiliki komunikasi yang baik dengan sekolah, tetapi juga pemerintah daerah setempat, mitra dan yayasan. Mereka merupakan perwakilan BGN di lapangan yang dapat menjadi penyaringaspirasi dan kebutuhan pihak sekolah.
Para mitra dan pemilik Yayasan pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) harus peduli kepada sekolah-sekolah yang para siswanya menjadi penerimamanfaat MBG dari dapur mereka. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengimbaumitra dan pemilik Yayasan untuk memiliki kesadaran sosial dan tanggap akankekurangan sekolah-sekolah itu, sebagaimana niat awal pelaksanaan program MBG.
Nanik tak hanya menyinggung soal aspek makanan saja, namun juga infrastruktursekolah dan fasilitas pendidikan yang diperlukan oleh siswa. Tentunya denganinfrastruktur dan fasilitas yang memadai dapat turut berpengaruh pada kelancarandistribusi manfaat program MBG.
Nanik menceritakan latar belakang pelibatan Yayasan dalam program MBG. Dari awal, kata dia, saat merancang program MBG tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto memang tidak mau melibatkan PT dan CV sebagai mitra SPPG. Hanya yayasan-yayasan non-profit yang dilibatkan seperti yayasan pendidikan, agama, dan sosial karena program ini sifatnya bantuan pemerintah.
Namun, perubahan pandangan itu bergeser untuk mengejar target pembangunan. Pada pelaksanaannya, kemudia muncul Yayasan-yayasan baru yang sebenarnyasama sekali tidak bergerak dalam bidang Pendidikan, agama, maupun sosialsebagai mitra SPPG.
Nanik menegaskan agar yayasan-yayasan baru tersebut tidak keterlaluan dalammencari keuntungan, mengutamakan hati Nurani, dan fokus pada pembenahan gizisiswa-siswa di sekolah. Ia pun sudah berkoordinasu dengan Wakil Ketua BGN bidang Tata Kelola, Sonny Sanjaya untuk membuat petunjuk teknis yang lebih tegas, yakni 30 persen dari pendapatan mitra harus untuk sosial dan Pendidikan agar keberadaan mitra dan Yayasan swasta tersebut tidak mencederai tujuan muliaPresiden.
Melalui pendekatan yang berdasarkan hati nurani itu, mitra dan yayasan dapatmenggali kebutuhan-kebutuhan sekolah yang dapat menunjang pemanfaatanprogram MBG agar lebih optimal. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang baikantar mitra, yayasan, dan sekolah menjadi kunci dalam perbaikan aspek kualitasdan keamanan.
Sementara itu, bantuan pengawasan sekaligus respon cepat dari pemerintah daerahsetempat juga diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan beragamnyabudaya pangan di tiap daerah. Gubernur Provinsi banten Andra Soni berkomitmenuntuk memperkuat koordinasi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaanprogram MBG, khususnya di wilayah Banten.
Andra Soni mengungkapkan, koordinasi menjadi pondasi penting agar pelaksanaanprogram MBG memberikan dampak langsung bagi sekolah dan peserta didik. Pemprov Banten mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
Ia menerangkan, Pemprov Banten terus menindaklanjuti berbagai persoalan teknisdi lapangan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari kesiapan dapur, pemenuhansertifikasi Laik Higiene Sanitasi (LHS) hingga distribusi bahan pangan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Andra Soni mengungkapkan, pengawasan dilakukanBersama antara Pemprov dan BGN agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuaistandar yang ditetapkan.
Dengan berbagai dinamika tersebut, penguatan koordinasi antara sekolah, BGN, pemerintah daerah, mitra, dan yayasan menjadi pondasi yang tak bisa ditawar. Kerjasama lintas pihak inilah yang akan memastikan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
Keberhasilan MBG juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola SPPG untuk menempatkan kepentingan siswa sebagai prioritas utama. Ketika seluruhpemangku kepentingan menyelaraskan langkah, standar keamanan dan kualitaslayanan dapat meningkat secara konsisten.
Pada akhirnya, MBG bukan hanya soal distribusi makanan bergizi, tetapi juga upayakolektif untuk memastikan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan mendukungtumbuh kembang anak. Dengan koordinasi yang terus diperkuat, program iniberpotensi menjadi model pelayanan publik yang menjaga keberlanjutan sekaliguskeberpihakan pada peserta didik di seluruh Indonesia.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
