Oleh: Winna Nartya *)
Jelang memasuki lembar tahun baru 2026, lanskap makro Indonesia tampil meyakinkan. Indikator-indikator utama bergerak serempak ke zona ekspansi, transformasi digital kian matang, dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran berada pada level yang memberi trust premium bagi ekonomi. Ketika data, disiplin kebijakan, dan dukungan sosial berinterseksi, ruang akselerasi 2026 bukan sekadar wacana, melainkania berubah menjadi lintasan.
Sisi permintaan domestik, yang merupakan motor terbesar PDB, menunjukkan vitalitas. Indeks Keyakinan Konsumen berada di 121,2, disokong Mandiri Spending Index Mid 312,8 yang menandakan daya beli tetap kokoh. Konsumsi rumah tangga adalah jangkar stabilitas siklus. Di saat bersamaan, PMI Manufaktur 53,3 (empat bulan berturut di atas 50) memberi isyarat bahwa sisi penawaran merespons permintaan—pabrik menambah output, pesanan baru meningkat, dan persediaan dikelola lebih disiplin. Respons pasar keuangan—IHSG menembus 8.000—melengkapi gambarannya dimana ekspektasi investor terhadap prospek 2026 cenderung konstruktif.
Pemerintah membaca momentum ini dengan kalkulasi yang relatif konservatif sekaligus kredibel. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa target pertumbuhan 5,4% dalam APBN 2026 diposisikan sebagai baseline, sembari menilai headwind eksternal mulai bergeser menjadi tailwind. Ia menambahkan, penguatan pariwisata, peningkatan mobilitas, serta berbagai program diskon lintas sektor dirancang sebagai early push pada kuartal awal 2026. Di meja kebijakan struktural, Airlangga menyoroti mesin baru ekonomi digital dimana proyeksi ekonomi digital kawasan USD 800 miliar—dengan kontribusi Indonesia sekitar 40%—diposisikan sebagai pengganda pertumbuhan. Penggunaan QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha memperkuat inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan pada gilirannya memperdalam formalitas ekonomi.
Pada ranah industrialisasi, arahan Presiden mendorong ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga cikal bakal semikonduktor sebagai frontier daya saing. Agenda mobil nasional dipersiapkan sebagai simpul integrasi menghubungkan design capability, manufaktur komponen, dan riset material. Logika kebijakannya jelas untuk memperluas value chain di dalam negeri sambil mengurangi ketergantungan strategis.
Bagi pasar tenaga kerja, hal ini diperkuat oleh kebijakan perluasan Program Magang Nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai 2026 berpotensi menjadi fase akselerasi; dunia usaha membaca sinyal positif dari 17 program dan delapan agenda prioritas, seraya menekankan pentingnya menaikkan peserta magang dari 20 ribu menjadi 80 ribu, terutama untuk Gen Z yang memasuki pasar kerja.
Dimensi kepercayaan publik tidak kalah strategis karena ia memengaruhi biaya modal dan kecepatan eksekusi. Survei Adidaya Institute, dipaparkan Managing Director Ahmad Fadhli, menunjukkan 78,5% responden menilai pemerintahan ini bersih dari korupsi dan 72,2% melihatnya bebas dari kolusi. Analis politik Arif Nurul Imam menambahkan, kebebasan berpendapat dinilai tinggi (76,5%) dan stabilitas politik juga kuat (73,1%). Di ruang penegakan hukum, keberanian mengurai perkara timah, kebun sawit, hingga tambang ilegal dibaca publik sebagai sinyal konsistensi tata kelola. Secara ekonomi, ini relevan dimanapersepsi bersih-kolaboratif menurunkan risk premium, mempercepat keputusan investasi, dan menghaluskan transmisi kebijakan.
Dari perspektif kebijakan fiskal–riil, rancangan APBN 2026 fokus pada delapan prioritas: ketahanan pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Di sektor pariwisata, proyeksi 1,36 juta wisman dan lebih dari 120 juta perjalanan domestik pada musim libur menjadi booster permintaan. Pada horizon hijau, strategi Green Super Grid 70.000 km, pemanfaatan CCS hingga 600 gigaton, dan tujuh proyek waste-to-energy yang memasuki fase konstruksi dini tahun depan diposisikan sebagai batu pijakan transisi energi yang nyata, bukan sekadar ambisi.
Apa artinya semua ini bagi 2026? Ada tiga implikasi kebijakan. Pertama, policy mix harus menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian. Baseline 5,4% memberi ruang untuk kejutan positif, namun disiplin eksekusi—terutama sinkronisasi pusat–daerah—menjadi penentu outturn. Kedua, investasi adalah variabel kunci—seperti ditegaskan Airlangga. Jika realisasi mendekati Rp1.900 triliun dan ditopang kanal pembiayaan jangka panjang (termasuk peran Danantara yang disebut Menko sebagai pendorong upside risk), maka kurva pertumbuhan berpotensi melengkung ke atas lebih cepat. Ketiga, pasar tenaga kerja harus disiapkan secara agresif. Skala magang 80 ribu dan perluasan upskilling digital akan menentukan kemampuan ekonomi menyerap gelombang lulusan baru tanpa menciptakan mismatch yang memperlebar pengangguran terselubung.
Di titik ini, peran dunia usaha dan masyarakat menjadi komplementer. Quick wins yang telah dirasakan—seperti MBG, PKG, Rumah Layak Huni—tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga ekonomi. Ia meningkatkan produktivitas jangka panjang melalui kesehatan, menstimulasi permintaan bahan baku dan jasa logistik, serta mempercepat sirkulasi pendapatan di daerah. Ketika intervensi sosial bertemu industrialisasi yang tepat, efek gandanya berlipat.
Optimisme terkelola berarti mengandalkan kekuatan domestik sembari menjaga bufferskebijakan. Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi kokoh dan ruang akselerasi nyata. Data menguat, tata kelola diperkuat, dan kepercayaan publik terjaga. Tugas utama tahun depanadalah mempertahankan disiplin eksekusi, mempercepat investasi berkualitas, serta memastikan transformasi digital, transformasi hijau menetes sampai ke hilir. Bila ini dijaga, maka tailwind yang sudah terasa akan berubah menjadi lompatan yang dirasakan merata, dari pabrik hingga pasar, dari pelajar magang hingga pelaku UMKM.
*) pemerhati ekonomi
