Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemenuhan gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut data terkini dari Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 33.000 tenaga terlatih kini telah disebar ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang siap mendistribusikan makanan bergizi secara merata, dari kota besar hingga pelosok nusantara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa keberhasilan perluasan MBG tidak semata-mata karena jaminan anggaran, melainkan juga karena kekuatan SDM dan kemitraan lokal.
“Anggaran sudah dijamin oleh Presiden, namun motor penggerak sesungguhnya adalah SDM berkualitas dan kemitraan masyarakat,” ujar Dadan.
SDM tersebut merupakan lulusan perguruan tinggi yang ditempa dalam program Sarjana Penggerak Pemenuhan Indonesia dan ditugaskan sebagai kepala SPPG.
Setiap SPPG, tambah Dadan, dilengkapi dengan ahli gizi lokal dan staf keuangan untuk memastikan menu sesuai kebutuhan gizi wilayah, serta manajemen dana harian berjalan dengan transparan.
“Keberadaan mereka menjaga kualitas layanan tetap konsisten,” tambah Dadan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menekankan bahwa MBG tidak hanya menyelesaikan permasalahan gizi, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Menurut Sony, keterlibatan masyarakat luas dalam penyediaan bahan baku menjadi kunci keberhasilan.
“Dengan semakin banyak dapur MBG yang kini lebih dari 15 ribu unit di seluruh Indonesia, kebutuhan bahan baku seperti sayur, telur, dan buah meningkat pesat. Urban farming dan pertanian lokal turut kami dorong agar rantai pasokan tetap stabil, terutama di daerah terpencil,” ujar Sony.
Partisipasi masyarakat melalui pertanian rumah tangga dan UMKM memproduksi bahan baku menunjukkan bahwa MBG telah membuka lapangan kerja baru dan membantu memperkuat ketahanan pangan lokal.
Di sisi regulasi dan tata kelola, program MBG juga telah memperoleh payung hukum berupa Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Menanggapi hal ini, Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa regulasi ini menjadi landasan serius pengembangan layanan MBG di seluruh wilayah.
“Kita akan segera memperkuat kelembagaan dengan penambahan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah yang menjadi ujung tombak BGN serta penataan SDM ASN agar MBG dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Rini.
Pengoptimalan MBG akan memanfaatkan sistem data terintegrasi berbasis kependudukan dan geospasial, sejalan dengan program SPBE dan Satu Data Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan, distribusi, dan pengawasan layanan gizi berjalan secara efisien dan transparan.
Dengan kombinasi dukungan anggaran negara, 33.000 SDM terlatih, kemitraan masyarakat dan swasta yang luas, serta regulasi yang kuat, MBG telah menjelma menjadi ekosistem layanan gizi nasional yang paling masif di Asia.
