Oleh: Alexandro Dimitri*)
Seiring dengan bergulirnya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar utamakebijakan sosial pemerintahan saat ini, sektor perbankan nasional — terutama bank milik negara (perbankan BUMN) — sedang dirangkul untuk mengambil peran strategisdalam mendukung penyaluran bantuan kepada jutaan rakyat. Inisiatif terbaru datangdari BPI Danantara, yang menggandeng bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan pembiayaan awal MBG — sebuah langkahpenting dalam memastikan program sosial ini berjalan tepat waktu, efisien, dan merata.
Dalam pandangan pemerintah, kebijakan ini tidak hanya tindakan kemanusiaan, tetapijuga investasi sosial yang bisa mendongkrak stabilitas ekonomi, mendukung sektorperbankan, dan merangsang pertumbuhan di tingkat akar rumput.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa aliran dana dari kas negara ke perbankan BUMN merupakan bagian dari strategi fiskal makro yang lebihluas. Pada 12 September 2025, Purbaya mencairkan dana sebesar Rp 200 triliun kelima bank Himbara untuk memperkuat likuiditas mereka.
Purbaya menyatakan bahwa suntikan dana tersebut akan menekan persaingan bunga dan memberi ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit, sehinggapembiayaan bisa lebih mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha. Ia mengakubahwa beberapa bank bahkan telah meminta tambahan dana karena penempatan Rp 200 triliun sudah habis terserap.
Langkah ini juga membuka jalan bagi bank-bank BUMN untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, sebagai bagian dari kontribusi nyatamereka.
Di sisi lain, Rosan Roeslani selaku Chief Executive Officer BPI Danantara menyambutbaik keterlibatan bank Himbara dalam pembiayaan MBG. Rosan menegaskan bahwaDanantara akan menyediakan pembiayaan di muka untuk dapur-dapur MBG melaluibank-bank BUMN, dimana ini berbeda dengan mekanisme reimburse yang digunakansebelumnya.
Menurut Rosan, MBG bukan semata program filantropi, melainkan “investasi sosialyang berpenghasilan tetap.” Dengan model pembiayaan seperti ini, seluruh rantaidistribusi makanan bergizi, mulai dari dapur, supplier, hingga distribusi, dapat didukungdengan modal yang andal dan aman.
Ia juga menilai bahwa perbedaan kapasitas antar bank dalam penyaluran kredit dan penyerapan dana adalah hal yang wajar, tapi dengan koordinasi yang tepat, Himbarabisa memainkan peran besar dalam menyukseskan MBG.
Keterlibatan Danantara dan bank-bank BUMN dalam pembiayaan MBG datang pada saat yang tepat. Pada 2025, anggaran MBG awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, dan pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran hingga Rp 100 triliun, agar program ini bisa mempercepat pencapaian target penerima manfaat hingga82,9 juta orang.
Dengan skema pembiayaan dari Danantara–Himbara, likuiditas dan kesiapan sumberdaya bisa lebih cepat terwujud. Ini menjadi penting mengingat kebutuhan dana besaruntuk dapur, logistik, distribusi, hingga manajemen program yang sangat masif dan menyentuh seluruh pelosok negeri.
Selain itu, keputusan pemerintah menempatkan dana di perbankan BUMN telah terbuktimendorong penyaluran kredit ke sektor produktif — seperti UMKM, industri padat karya, dan sektor strategis lainnya — yang pada gilirannya bisa memberi multiplier effect kepada perekonomian nasional.
Kolaborasi antara pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN juga memperlihatkansinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan sosial, yang merupakan sebuahpendekatan komprehensif yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ketahananpangan dan gizi di Indonesia.
Meski demikian, pelaksanaan MBG tentu menghadapi tantangan besar, mulai darilogistik distribusi, pengawasan mutu pangan, hingga akuntabilitas dana. Oleh sebab itu, upaya pengawasan — mulai dari pengawasan internal pemerintah, lembaga sepertiOmbudsman RI, hingga transparansi publik — tetap mutlak diperlukan.
Namun dengan komitmen Danantara dan bank-bank BUMN serta arahan tegas daripemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah inimenunjukkan bagaimana kebijakan publik dan sektor keuangan bisa bersinergi untukmemastikan hak dasar rakyat — memperoleh makanan bergizi — terpenuhi.
Melalui kolaborasi ini, bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi juga membangunfondasi kuat untuk generasi masa depan, menggerakkan sektor ekonomi kecil-menengah, dan menjaga stabilitas finansial nasional.
Semangat semacam ini layak kita dukung penuh — karena pada akhirnya, MBG bukanhanya program bantuan sesaat, melainkan investasi besar untuk generasi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN, sayaoptimis bahwa MBG akan berhasil, dan rakyat — terutama generasi penerus bangsa — akan menikmati manfaat nyata dari keberpihakan negara.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
