Oleh : Garvin Reviano )*
Pemerintah telah memasuki tahap final dalam proses penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia dengan standar akademik yang ketat, dan langkah ini layak dipandang sebagai salah satu terobosan paling penting dalam pembangunan karakter bangsa. Upaya ini tidak sekadar menghadirkan buku sejarah baru, tetapi membangun fondasi narasi kebangsaan yang lebih kuat, inklusif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Dalam konteks global yang berubah cepat, ketepatan, objektivitas, serta kelengkapan historiografi menjadi kunci agar generasi masa depan memahami perjalanan bangsanya dengan perspektif yang luas, kritis, sekaligus optimistis.
Penulisan ulang sejarah ini juga menjadi momentum untuk menyempurnakan berbagai kekosongan dan ketidakselarasan yang selama beberapa dekade kerap menjadi bahan diskusi publik maupun akademik. Pendekatan baru yang digunakan pemerintah menempatkan bukti arkeologis, penelitian antropologis, naskah kuno, serta dokumen kolonial dalam posisi yang seimbang sehingga narasi sejarah tidak lagi terfokus pada satu sudut pandang dominan. Ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi ilmiah dan keberanian untuk melakukan pembaruan meski prosesnya panjang dan kompleks.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan bahwa penulisan Sejarah Nasional berada sepenuhnya di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan dan melibatkan banyak sejarawan dari berbagai lembaga untuk memastikan kualitas akademiknya. Pihaknya menjelaskan bahwa proses finalisasi kini telah memasuki tahap penyuntingan oleh editor umum, setelah sebelumnya melalui rangkaian penyuntingan oleh editor jilid, editor bahasa, serta validasi dari sejarawan eksternal yang turut memberikan perspektif independen.
Selain aspek keilmuan, penulisan ulang sejarah nasional ini juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat persatuan nasional. Sejarah adalah fondasi identitas; narasi yang inklusif dan akurat dapat mengurangi potensi salah tafsir yang selama ini memicu perdebatan atau konflik kecil di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan bahwa proses finalisasi ini dilakukan tanpa motif politisasi, melainkan murni atas dasar kebutuhan koreksi ilmiah dan penyempurnaan historiografi nasional. Dengan melibatkan aktor lintas bidang dan lintas generasi, pemerintah mengedepankan prinsip “sejarah untuk semua” yakni sejarah yang merepresentasikan seluruh kelompok etnis, budaya, daerah, dan kontribusi masyarakat dalam perjalanan Indonesia. Langkah ini memberikan ruang yang lebih besar bagi keberagaman untuk tercermin dalam narasi nasional.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pentingnya proses penulisan yang inklusif dan transparan. Pihaknya juga menyatakan bahwa DPR ingin mendengar siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana proses kerja yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Penting juga dicatat bahwa standar akademik ketat yang diterapkan bukan sekadar formalitas. Pemerintah mewajibkan setiap bagian sejarah diuji melalui proses peer-review, validasi sumber, dan diskusi panel lintas lembaga.
Dengan demikian, kualitas tulisan tidak hanya diukur dari kelengkapan narasi, tetapi juga dari kedalaman analisis dan keseimbangan perspektif. Kehadiran pakar dari luar negeri yang berperan sebagai penasihat teknis menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional, sekaligus memastikan bahwa penulisan ulang ini memenuhi standar historiografi modern. Sikap ini patut diapresiasi karena menunjukkan kepercayaan diri bangsa dalam merumuskan sejarahnya sendiri tanpa menutup diri dari perkembangan metodologi global.
Dampak positif lainnya adalah pendorongan terhadap literasi sejarah di kalangan masyarakat. Dengan adanya pembaruan naskah sejarah nasional, sekolah-sekolah akan memiliki materi yang lebih relevan dan menarik. Generasi muda berpeluang mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai identitas bangsa, tidak hanya melalui peristiwa besar seperti kemerdekaan, tetapi juga melalui dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk Indonesia masa kini. Ketika sejarah disampaikan secara lebih ilmiah, kaya data, dan disajikan dengan narasi yang hidup, minat siswa terhadap sejarah akan meningkat, sekaligus memperkuat karakter kebangsaan mereka. Pada akhirnya, produk sejarah yang baik berperan besar dalam membangun kepercayaan diri kolektif bangsa.
Tak kalah penting, proses penulisan ulang ini menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah berkomitmen pada tata kelola pengetahuan yang berbasis riset. Investasi terhadap penelitian sejarah menunjukkan bahwa negara menempatkan ilmu sosial dan humaniora sebagai pilar strategis pembangunan. Dalam lanskap geopolitik dan teknologi yang berubah cepat, pemahaman mendalam terhadap sejarah sendiri menjadi modal penting untuk mengambil keputusan masa depan. Pemerintah menyadari bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal dirinya dengan baik—dan pengetahuan itu hanya dapat hadir dari sejarah yang ditulis secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, finalisasi penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia dengan standar akademik ketat merupakan langkah besar menuju bangsa yang lebih matang secara intelektual dan emosional. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga warisan sejarah serta memastikan bahwa setiap generasi memiliki akses pada pengetahuan yang benar, berimbang, dan membangun. Dengan memperkuat historiografi, Indonesia tidak hanya merapikan catatan masa lalu, tetapi juga menata arah masa depan dengan lebih percaya diri. Ini adalah momentum penting yang patut disambut positif oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perjalanan panjang memperkuat identitas dan integritas bangsa.
)* Pengamat Isu Sosial
