Oleh: Lilis Rabbani )*
Pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakanstrategis terus digulirkan untuk memastikan jutaan pelaku usaha kecil dapat bertahan, tumbuh, dan naik kelas, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa program pembangunan tigajuta rumah yang saat ini dijalankan pemerintah bukan sekadar menghadirkan hunianlayak, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi baru. Menurutnya, rantai nilaiusaha yang muncul dari proyek tersebut melibatkan banyak pihak, mulai daripengembang menengah, penyedia material yang sebagian besar berasal dari UMKM, hingga pedagang kecil yang menghidupkan kawasan sekitar perumahan. Ia menyebutterdapat lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan yang siap terlibat langsung.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah telah menyiapkan KreditUsaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun dengan bunga rendah berkat subsidi darinegara. Skema ini memberi kesempatan bagi pengusaha kecil di sektor perumahanuntuk mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau. Maman menilai, keberhasilanprogram akan memberikan manfaat ganda: membantu masyarakat memperoleh rumah, sekaligus memperluas peluang bagi UMKM yang menjadi tulang punggungperekonomian nasional.
Komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menyoroti peran vital sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, UMKM terbukti mampumenopang ekonomi daerah ketika banyak sektor lain mengalami kontraksi. Iamencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap mencatat pertumbuhanekonomi positif berkat kekuatan UMKM, sementara di banyak daerah lain kondisiekonomi justru terpuruk.
Tito menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pemberdayaanUMKM harus dijadikan prioritas. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga perlu mendorong sumberpendapatan asli daerah melalui penguatan UMKM.
Tito juga menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwakewirausahaan, karena hanya dengan cara itu daerah bisa membaca peluang, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan menghidupkan swasta lokal. Menurutnya, daerah yang maju adalah daerah di mana UMKM dan dunia usaha tumbuh secaradinamis.
Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga datang dari lembaga keuangan. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan komitmennya denganmenyelenggarakan program KriyativePreneur 2025 di Yogyakarta. Program ini berfokuspada sektor kriya yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi daerah, tetapi juga menjaga warisan budaya bangsa.
Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Krisna Johan, menjelaskan bahwa melalui pelatihanintensif, pendampingan, hingga strategi pengembangan pasar, pihaknya ingin mencetakwirausaha kriya yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Krisna optimistis bahwa pendampingan yang tepat akan membantu UMKM kriya naik kelas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Iamenekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menyediakan peta jalan dan jejaring strategis agar UMKM dapat bertahansekaligus berkembang.
Upaya berlapis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangantersebut memperlihatkan sinergi yang semakin kuat dalam memberdayakan UMKM. Dengan dukungan kebijakan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas, UMKM diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global. Pemberdayaan UMKM kinibukan hanya agenda sektoral, melainkan bagian integral dari pembangunan nasionalyang menentukan arah kemandirian ekonomi bangsa.
Komitmen pemberdayaan UMKM juga terlihat dari kebijakan pemerintah dalammendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor strategis. Instruksi Presidententang percepatan belanja produk dalam negeri terus diperkuat agar UMKM dapatmenjadi bagian dari rantai pasok nasional.
Dengan begitu, produk lokal tidak hanya menjadi pilihan alternatif, melainkan kebutuhanutama dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan logistik, maupun kebutuhankonsumsi masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar bagiUMKM, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri.
Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor juga menjadi strategi penting. Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menghadirkan riset dan inovasi yang relevandengan kebutuhan UMKM. Melalui dukungan akademisi, pelaku usaha kecil dapatmengakses teknologi tepat guna, desain produk kreatif, hingga strategi pemasaranyang lebih efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, sekaligusmembantu UMKM menembus pasar internasional dengan standar yang lebih tinggi.
Tidak kalah penting, program pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam sektorUMKM juga menjadi prioritas. Keduanya dipandang sebagai motor baru dalampertumbuhan ekonomi kreatif. Perempuan yang terlibat aktif dalam UMKM terbuktimampu menopang perekonomian keluarga, sementara pemuda diharapkan membawasemangat inovasi dan keberanian berwirausaha. Dukungan khusus, seperti aksespelatihan, mentoring, hingga pembiayaan berbasis kelompok, terus dikembangkanuntuk mendorong kontribusi dua segmen penting ini.
Dengan berbagai upaya tersebut, arah pembangunan nasional semakin jelas: UMKM ditempatkan sebagai ujung tombak perekonomian yang inklusif. Pemerintah bersamadunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas masyarakat berkomitmenmenghadirkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi UMKM.
Sinergi semua pihak ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaatpembangunan dirasakan secara merata hingga ke tingkat daerah. Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga jalan menujukemandirian bangsa.
)* Pemerhati Dunia Ekonomi
