Oleh : Adhika Utama
Sejak beberapa minggu terakhir, Indonesia diguncang oleh gelombang demonstrasi yang padaawalnya tampak sebagai penyampaian aspirasi damai tetapi kemudian sebagian berubah menjadiaksi anarkis. Perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung, hingga kerusuhan kecil di beberapakota menimbulkan keresahan di masyarakat. Di tengah situasi yang memanas itu, TNI dan Polrikembali menegaskan komitmen kuat mereka untuk bersama-sama menjaga ketertiban publik danstabilitas keamanan nasional.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakanbahwa setiap tindakan yang melanggar hukum—termasuk anarkisme—akan ditindak tegas. Namun, pada saat yang sama, aparat akan menjalankan tugasnya secara profesional, terukur, dantetap berlandaskan prinsip hak asasi manusia. Pernyataan ini muncul sebagai jawaban ataskekhawatiran publik atas eskalasi kerusuhan dan sebagai bentuk tanggung jawab negara untukmelindungi warga serta fasilitas umum.
Keterlibatan TNI dan Polri tidak hanya terlihat dari kesiagaan di lapangan, tetapi juga melaluipatroli gabungan, operasi pengamanan objek vital, dan pengawasan terhadap narasi-narasiprovokatif di media sosial. Kapospen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menyebut bahwapenyebaran hoaks yang mencoba memecah belah institusi keamanan menjadi ancaman nyata. TNI akan mengambil tindakan hukum terhadap para penyebar isu yang tak berdasar, sebabhubungan dan solidaritas antara TNI dan Polri sedang diuji oleh mob Ilusi perpecahan yang dibangun lewat narasi provokatif.
Di Jakarta, Bogor, dan sejumlah daerah lainnya, aparat keamanan melakukan pendekatan ganda: di satu sisi persuasif, di sisi lain tegas bila situasi sudah memasuki pelanggaran pidana. Kapolrimenegaskan bahwa demonstrasi adalah hak asasi warga negara yang dijamin undang-undang, asal dilakukan dengan tertib, menghormati kepentingan umum, dan tidak merusak fasilitas vital publik. Polri bahkan memperluas patroli rutin hingga ke level kecamatan dan kelurahan agar potensi kerusuhan dapat diantisipasi sejak dini.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut menggarisbawahi bahwa penyelesaian masalahmelalui dialog dan musyawarah tetap menjadi prioritas. Konfrontasi kekerasan bukanlah jalanyang diinginkan. Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang menyebar isu tanpa dasar, apalagi menggunakan media sosial untuk memperburuk situasi.
Sementara itu, lembaga pengawas seperti Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi ataslangkah-langkah tegas yang telah diambil TNI dan Polri dalam beberapa hari terakhir. MenurutIPW, setelah Kapolri menyatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap aksi anarkis, ketegangan di sejumlah daerah mulai mereda. Tindak tegas tersebut harus tetap dalam koridorhukum dan aturan resmi, seperti Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan.
Namun, tantangan tetap besar. Provokasi, baik yang datang langsung di lapangan maupun lewatmedia sosial, tetap menjadi pemicu konflik. Hoaks dan narasi provokatif yang menyebut-sebutperpecahan antara TNI dan Polri atau menyudutkan salah satu institusi menjadi perhatian khusus. Soliditas antar lembaga keamanan harus dijaga tidak hanya oleh aparatnya tapi juga olehbagaimana publik memandang dan memberitakan situasi. Keterbukaan informasi, transparansidalam tindakan hukum terhadap pelanggaran, dan pendekatan yang manusiawi menjadi bagiandari strategi meredam konflik.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga ketertiban. Tidak ikutmenyebarkan informasi bohong, tidak mudah termakan provokasi, dan menyampaikan aspirasisecara damai menurut aturan perundang-undangan. Karena ketika publik dan aparat berada di arus yang sama—yaitu menginginkan keamanan, kedamaian, dan keadilan—potensi kerusuhandapat ditekan.
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengeluarkan seruan penting agar aksiunjukrasa berjalan damai, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum. Seruandisampaikan terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan Kantor DPRD ProvinsiKalimantan Selatan.
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi menegaskan bahwa Polda Kalselmenghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kami juga menekankan agar aksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak menimbulkan kericuhan, dan tetap menjagakondusivitas. Pihaknya mengawal jalannya aksi dengan aman dan tertib. Keamanan dankeselamatan bersama adalah prioritas utama.
Dalam keseluruhan dinamika ini terlihat bahwa TNI dan Polri tengah menghadapi ujian tidakhanya dalam menjaga keamanan fisik di jalanan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Setiaplangkah aparat diawasi publik dan media; setiap kesalahan, sekecil apapun, bisa memperburuksituasi dibanding manfaatnya. Oleh karena itu komitmen terhadap profesionalisme dankepatuhan pada hukum menjadi sangat penting.
Akhirnya, situasi terkini menunjukkan bahwa meskipun ancaman aksi rusuh dan provokasi terusmuncul, hubungan dan kerja sama antara TNI dan Polri tetap kokoh. Negara hadir untukmelindungi warga, menjaga fasilitas umum, dan memastikan aspirasi rakyat bisa disampaikantanpa harus rusuh. Dalam keadaan ini, solidaritas aparat keamanan dan partisipasi aktifmasyarakat adalah fondasi agar Indonesia tetap kondusif dan aman di tengah dinamika politikdan sosial yang kompleks.
)* Pengamat Kebijakan Publik
