Oleh: Indah Prameswari)*
Presiden Prabowo Subianto menekankan pada aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, untuk segera memulihkan stabilitas keamanan demi menjaga stabilitasnasional. Langkah ini dianggap penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalannormal dan roda perekonomian nasional tidak terganggu.
Situasi kericuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu telah menimbulkankegelisahan serta ketakutan yang meluas di tengah masyarakat. TNI dan Polrikembali menjadi tulang punggung dalam pemulihan kondisi keamanan nasional. Tujuannya jelas, yaitu mengembalikan rasa aman dan kepercayaan publik terhadapnegara.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berkomitmen kuat untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan. Keduanya sepakat bahwa stabilitas keamanan tidak boleh ditunda karenamenyangkut hajat hidup orang banyak.
Kapolri menegaskan, upaya yang dilakukan aparat meliputi langkah tegas dan terukur sesuai prosedur hukum. Penindakan diarahkan untuk menjaga kepentinganmasyarakat luas, bukan sekadar menghadirkan efek jera. Ia mengingatkan bahwajika tindakan tegas tidak diambil, aksi yang awalnya bertujuan menyampaikanaspirasi bisa bergeser menjadi tindakan pidana serius, seperti pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, hingga penyerangan markas aparat.
Lebih lanjut, Kapolri menjamin perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aparatbekerja profesional dengan prioritas menjaga keamanan publik. Ia juga mengimbaumasyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mempercayakansituasi pada aparat keamanan yang sedang bekerja keras di lapangan.
Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkanpentingnya menjaga persatuan di tengah situasi pascakericuhan. Menurutnya, musyawarah harus lebih diutamakan daripada kekerasan. Ia menilai, pihak-pihakyang mencoba memecah belah bangsa melalui provokasi tidak boleh diberi ruang. Sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi kunci utama untukmeredam potensi konflik lanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, juga memastikan bahwa situasi keamanan nasional tetapterkendali. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun komunikasisosial yang intensif dengan masyarakat, baik melalui operasi keamanan maupundialog terbuka. Menurutnya, komunikasi menjadi jembatan untuk menyamakanpersepsi sekaligus memperkuat kedaulatan NKRI.
Pemerintah menempatkan situasi pascademonstrasi anarkis ini sebagai prioritasutama. Menko Polkam menambahkan bahwa aparat terus meningkatkankewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik. Kehadiran aparatdi tengah masyarakat bukan hanya untuk pengamanan, melainkan juga bentukjaminan bahwa negara hadir melindungi rakyatnya.
Hingga kini, sejumlah wilayah masih diliputi aksi unjuk rasa akibat aspirasi yang belum terpenuhi. Namun pemerintah memastikan seluruh dinamika tetap dalamkendali. Pendekatan komunikasi yang inklusif, penegakan hukum yang adil, sertapengawalan aksi secara damai menjadi strategi utama untuk menjaga stabilitasnasional.
Di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa demonstrasi merupakan bagian darikebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pengawalan aksitetap dilakukan dengan menekankan pendekatan persuasif, selama aspirasidisampaikan secara damai dan tidak merugikan masyarakat. Jika aspirasi dapatdisalurkan dengan tertib, ruang dialog terbuka lebar sehingga potensi kericuhandapat dicegah sejak dini.
Aksi demonstrasi yang berujung ricuh belakangan ini tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor sosial dan ekonomi. Banyak pelaku usaha kecilyang harus menutup gerai karena khawatir akan keselamatan, sementaratransportasi publik ikut terganggu. Situasi tersebut menjadi alarm penting bahwastabilitas keamanan berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekonomimasyarakat.
Sinergitas TNI dan Polri tidak hanya berhenti pada pengamanan fisik. Keduanyajuga memperkuat kerja sama intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman lebih awal. Pemantauan media sosial, deteksi jaringan provokator, hingga pemetaankerentanan wilayah dilakukan secara terpadu. Dengan begitu, aparat dapatbertindak preventif sebelum potensi konflik berubah menjadi kerusuhan besar.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan organisasi sipil untuk membantu meredam ketegangan. Peran mereka sangat penting karena memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput. Dengan komunikasi dari hati ke hati, penyebaran provokasi bisa ditekan, dan masyarakat diyakinkan bahwa jalur damai lebih menguntungkan dibandingkekerasan.
Upaya pemulihan stabilitas tidak hanya bersifat jangka pendek. Pemerintah juga menyusun langkah jangka menengah dan panjang dengan memperkuat budayadialog, memperbaiki komunikasi publik, dan meninjau kebijakan yang memicukeresahan. Dengan demikian, demonstrasi tetap bisa menjadi saluran demokratisyang sehat, bukan sumber konflik berkepanjangan.
Pernyataan Menko Polkam sekaligus menjawab keresahan publik. Denganpengalaman panjang di bidang pertahanan dan keamanan, ia menegaskan bahwakeutuhan NKRI adalah harga mati. Pemerintah, TNI, dan Polri berkomitmenmenciptakan suasana kondusif agar seluruh rakyat Indonesia bisa kembaliberaktivitas dengan rasa aman. Sinergitas yang terjalin diharapkan mampu menjadifondasi kuat dalam menghadapi tantangan keamanan ke depan.
Sinergitas TNI, Polri, dan pemerintah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanannasional pascademonstrasi ricuh. Dengan pendekatan tegas namun tetapmengedepankan dialog inklusif, stabilitas diharapkan segera pulih sehinggamasyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang. Komitmen bersama inimenegaskan bahwa persatuan bangsa dan keutuhan NKRI tetap menjadi prioritasutama di atas segala kepentingan.
)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Keamanan
