Oleh: Alexander Royce *)
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah semakin memperlihatkan komitmen nyataterhadap kesehatan anak-anak Indonesia melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah strategisdalam membangun ketahanan kesehatan nasional yang berkelanjutan.
Sejak diluncurkan awal Februari dan digulirkan melalui CKG Sekolah mulai Agustus2025, program ini telah mencatat capaian gemilang. Hingga 1 Agustus, lebih dari 16 juta warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah menargetkan cakupanyang jauh lebih ambisius: sekitar 58,2 juta warga hingga akhir Agustus 2025, dengantotal penerima manfaat mencapai 281 juta penduduk. Dari jumlah itu, sekitar 53,8 jutasiswa di lebih dari 282 ribu satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, madrasah, dan sekolah rakyat akan mendapatkan layanan.
Tujuan mulia ini berakar pada visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangunsumber daya manusia unggul sejak dini, sekaligus mendorong paradigma pencegahan(preventif) menggantikan pola lama: sakit baru berobat. Pemerintah menyadari bahwabiaya kesehatan akan semakin berat bila fokus hanya pada pengobatan. Karena itu, CKG hadir sebagai upaya sistematis untuk memastikan deteksi dini, edukasikesehatan, dan rujukan cepat bila ditemukan masalah.
Di tingkat daerah, realisasi program juga terlihat menjanjikan. Dinas Kesehatan Bali menargetkan cakupan hingga 740 ribu siswa selama 2025, atau sekitar 36% dari total penduduk Bali. Sementara itu, di DKI Jakarta, cakupan diperluas agar tidak hanya anaksekolah formal yang mendapat layanan, tetapi juga anak-anak yang putus sekolah. Langkah ini memberi pesan kuat: kesehatan adalah hak setiap anak, tanpadiskriminasi.
Menurut dr. Hikari Ambara Sjakti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI), program ini adalah peluang emas untuk mendeteksi masalahkesehatan sejak dini. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek malnutrisi, anemia, gangguan penglihatan dan pendengaran, hingga penyakit kronis yang seringluput dari perhatian. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan alatsederhana seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, hingga alat deteksi hemoglobinagar pemeriksaan berjalan efektif. Ia mengingatkan, anak yang putus sekolah juga harus mendapat prioritas karena mereka sama rentannya dengan anak-anak lain. Pandangan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauanlayanan hingga komunitas marginal.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaminkualitas layanan. Dalam kunjungannya ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)Kramat Pela, ia melihat langsung pelaksanaan CKG dan memastikan alur pelayananberjalan baik. Menurutnya, keterlibatan aparatur negara di lapangan menjadi bukti nyatabahwa reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi diimplementasikanuntuk kepentingan publik. Rini juga menekankan pentingnya integrasi data kesehatananak agar ke depan bisa menjadi basis kebijakan yang lebih presisi.
Di Provinsi Bali, I Gede Anom, selaku Kepala Dinas Kesehatan, menggarisbawahioptimisme daerah dalam menyambut program ini. Ia menyebut target 740 ribu siswabukan hal kecil, namun dapat dicapai dengan dukungan sekolah, orang tua, sertatenaga kesehatan yang siap bekerja sama. Menurutnya, program ini akan membantupemerintah daerah dalam menyusun peta kesehatan generasi muda Bali, sekaligusmemperkuat upaya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular sejak dini.
Selain capaian teknis, program CKG juga membawa dampak psikologis yang positif. Orang tua merasa lebih tenang karena anak mereka dipantau kesehatannya secararutin. Guru pun mendapat informasi penting untuk mendukung proses belajar, karenakesehatan siswa berkaitan erat dengan konsentrasi dan prestasi di sekolah. Tidak kalahpenting, anak-anak belajar sejak dini bahwa menjaga kesehatan adalah bagian darigaya hidup sehari-hari.
Dari sisi teknologi, pemerintah juga memperkuat program dengan layanan digital. Melalui aplikasi “Satu Sehat” dan chatbot WhatsApp di beberapa daerah, data kesehatan bisa terekam secara cepat dan aman. Digitalisasi ini membantumempercepat rujukan dan mencegah penumpukan administrasi di fasilitas kesehatan. Lebih jauh, data yang terkumpul akan menjadi modal penting untuk perencanaanjangka panjang, misalnya memprediksi kebutuhan gizi atau pola penyakit di suatuwilayah.
Dari sudut pandang ekonomi, program CKG merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis. Dengan mencegah penyakit sejak awal, pemerintah dapat menekanbeban biaya kuratif yang selama ini menguras anggaran kesehatan. Anak yang sehatadalah aset bangsa: mereka tumbuh menjadi generasi produktif, kreatif, dan mampubersaing secara global. Bahkan, deteksi dini penyakit genetik seperti thalassemia dapatmenghemat biaya pengobatan besar di masa depan.
Masyarakat pun menyambut positif program ini. Testimoni orang tua siswa di berbagaidaerah menunjukkan rasa syukur karena pemerintah hadir dengan layanan yang benar-benar terasa manfaatnya. Banyak di antara mereka yang sebelumnya kesulitanmembawa anak ke layanan kesehatan rutin akibat faktor biaya maupun jarak. Kini, layanan datang langsung ke sekolah dan komunitas.
Program CKG tidak hanya sekadar program kesehatan, melainkan fondasipembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dari Sabang sampai Merauke, darisekolah elit hingga sekolah rakyat, pemerintah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan kesehatan dasar.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
