Oleh: Ferdian Kristopher
Stabilitas nasional tengah menghadapi ujian dengan maraknya gelombang unjukrasa saat ini. Pemerintah menekankan pentingnya agar setiap aksi berlangsungdamai dan tertib, sehingga tidak mengganggu rasa aman masyarakat maupunmerusak persatuan bangsa. Di tengah dinamika tersebut, TNI-Polri tampil penuhkomitmen sebagai pilar utama yang menjaga keamanan serta ketertiban bagiseluruh rakyat Indonesia. TNI-Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan alat negara yang menjamin dan melindungi masyarakat, memastikansetiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Solidaritasini menjadi fondasi yang memperkuat rasa aman sekaligus menjaga persatuanbangsa dari potensi gesekan sosial.
Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, menegaskan bahwa TNI dan Polrimerupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan danstabilitas nasional. Menurutnya, kerja sama antar lembaga dan pihak terkait harussenantiasa didukung secara sinergis, sehingga setiap langkah tidak berjalan secaraterpisah. Kosasih menekankan pentingnya koordinasi yang baik agar tidak terjadibentrok antar lembaga, sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga secaraoptimal.
Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwaPresiden Prabowo Subianto secara khusus meminta TNI dan Polri menjagasolidaritas di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang. Dalam SidangKabinet Merah Putih, Presiden menggarisbawahi pentingnya sinergi keduanya demi terciptanya rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presidenjuga memberi instruksi jelas kepada Kapolri dan Panglima TNI agar bertindak tegasserta terukur terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang berpotensimengancam stabilitas nasional. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahtidak sekadar merespons situasi, melainkan aktif mengantisipasi agar potensi konfliktidak membesar.
Di lain tempat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo,menegaskan kesiapan Polri bersama TNI untuk bertindak sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan bahwa aparat tidak segan mengambil langkah tegas apabila unjukrasa menjurus pada tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum. Langkah inibukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keutuhan negara tetapterpelihara. Kapolri menambahkan, pendekatan persuasif tetap menjadi pilihanutama, sementara tindakan represif hanya ditempuh ketika pelanggaran sudahmengancam keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, menekankanbahwa peran TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa adalah membantu Polri, bukanmengambil alih. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberlakukanstatus darurat militer dalam menyikapi demonstrasi. Seluruh langkah yang ditempuhaparat keamanan tetap berada dalam kerangka hukum serta konstitusi yang berlaku. Hal ini memperlihatkan komitmen TNI untuk menjaga profesionalisme sekaligusmenghormati prinsip demokrasi.
Sebagai langkah nyata, pemerintah telah melaksanakan patroli skala besargabungan TNI-Polri di Jakarta. Patroli tersebut bertujuan meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat serta mencegah eskalasi situasi unjuk rasa. Selain itu, kegiatanini juga menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah hadir secara nyata dalammenjaga stabilitas nasional. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampumeredam potensi provokasi dan memastikan aspirasi masyarakat tetap tersalurkanmelalui jalur damai.
Selain operasi lapangan, pemerintah memperkuat koordinasi antar lembaga untukmendukung stabilitas nasional. Badan Intelijen Negara (BIN) diminta memantaudinamika keamanan secara menyeluruh. Sementara itu, Menteri Dalam Negeridiminta memperkuat koordinasi pemerintahan daerah serta memastikan kebutuhanekonomi masyarakat tetap terpenuhi. Dengan cara ini, setiap langkah penanganankeamanan tidak dilakukan parsial, melainkan menyeluruh dan terstruktur. Pendekatan tersebut menjadi cerminan bahwa pemerintah menempatkan keamanansebagai prioritas bersama, bukan sekadar tugas satu institusi.
Upaya tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga harmoninasional. Penanganan keamanan kini bukan hanya sekadar reaktif terhadap aksimassa, melainkan juga preventif melalui koordinasi, dialog, dan pemantauan situasidi akar rumput. Pendekatan ini memperlihatkan visi pemerintah yang tidak hanyaberorientasi pada stabilitas jangka pendek, melainkan juga keberlanjutan dalammenjaga rasa aman rakyat. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap menjalankanaktivitas tanpa rasa khawatir.
Keamanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga peranaktif generasi muda dan masyarakat sipil. Di tengah perkembangan era digital, penting bagi generasi muda untuk menjadi agen stabilitas dengan menyebarkaninformasi yang benar, menolak hoaks, serta mengedepankan semangat persatuan. Partisipasi ini bukan saja menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuatketahanan bangsa dari dalam sehingga kinerja aparat dalam menjaga keamanandapat berjalan optimal.
Media massa pun memiliki kontribusi besar dalam mendukung terciptanya suasanayang kondusif. Melalui pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan menghindarisensasi berlebihan, media dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antarapemerintah dan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, media turutmemperkuat persatuan bangsa serta mencegah munculnya narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan ketenangan untuk melangkah maju. Pemerintah yang responsif, aparat keamanan yang solid, serta masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi menjadi pondasi kokoh bagi Indonesia yang aman danberdaulat. Dengan menjaga stabilitas nasional, kita tidak hanya melindungi masa kini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Dalam bingkai persatuan dan semangat gotong royong, Indonesia optimis mampumelewati setiap tantangan dan terus bergerak menuju kemajuan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
