Oleh: Alexander Royce *)
Di tengah gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah kota di Indonesia sejak akhirAgustus 2025, pemerintah mengambil langkah sigap dan terukur untuk menjagaketertiban serta keamanan publik. Aksi sejumlah kelompok mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan masyarakat luas yang menuntut reformasi parlemen, penghapusan tunjangan berlebihan, hingga keadilan sosial harus tetap berlangsungdamai. Negara berkewajiban hadir memastikan aspirasi rakyat tersampaikan tanpamelahirkan kekacauan. Salah satu strategi penting pemerintah saat ini adalahmemperkuat patroli gabungan TNI–Polri hingga ke tingkat RT–RW, sebagai upayamenciptakan rasa aman yang merata sekaligus melindungi masyarakat dari potensigangguan publik.
Presiden Prabowo Subianto menjadi tokoh kunci dalam meredam ketegangan nasional. Ia mengumumkan pengurangan tunjangan anggota DPR, moratorium kunjungan luarnegeri bagi pejabat, serta menegaskan tindakan tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan. Presiden juga menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapattetap dijamin oleh konstitusi, namun tidak boleh melewati batas hukum dengan merusakfasilitas publik atau mengancam stabilitas negara. Pesan ini menunjukkankeseimbangan antara menghargai aspirasi rakyat dan menjaga ketertiban umum.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak akanmemberi ruang bagi anarkisme. Ia menyampaikan bahwa tindakan seperti penjarahanatau perusakan fasilitas umum akan ditindak secara tegas oleh aparat. Lebih lanjut, iamenekankan bahwa patroli gabungan yang menjangkau hingga RT–RW bukan sekadarsimbol, melainkan sarana nyata untuk menekan potensi kerusuhan dan memastikanwarga merasa terlindungi. Dedi juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkanpotensi gangguan, karena keamanan yang solid hanya bisa terwujud melalui sinergiantara aparat dan rakyat.
Sementara itu, Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., menambahkan bahwa sinergi TNI–Polri merupakan elemen vital dalam menjagastabilitas wilayah, khususnya Jawa Barat yang kerap menjadi episentrum konsentrasimassa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara seluruh aparat, pemerintahdaerah, dan masyarakat untuk memastikan kondusivitas tetap terjaga. Pangdammenyebut bahwa stabilitas keamanan bukan hanya soal menghadapi massa aksi, tetapijuga menjaga masyarakat luas agar tidak terganggu aktivitasnya. Dengan soliditas dan kesamaan visi, TNI dan Polri siap mengawal situasi agar tetap aman, tertib, dan damai.
Langkah penguatan pengamanan ini sangat relevan di tengah situasi pasca-demo yang memanas. Sejumlah titik strategis di Jakarta, termasuk DPR/MPR, Monas, dan kantorparpol, sempat menjadi lokasi konsentrasi massa sejak akhir Agustus. Walau pada 1 September 2025 demonstrasi besar di Jakarta akhirnya dibatalkan oleh BEM SI karenapertimbangan keamanan, pemerintah tetap siaga dengan menerjunkan ribuan personelgabungan untuk menjaga ketertiban.
Ketegasan pemerintah ini ternyata memberi ruang bagi stabilitas sosial dan pemulihanekonomi. Walaupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan hinggalebih dari 3 persen akibat keresahan pasar, pemerintah dan regulator menegaskanfundamental ekonomi nasional tetap kokoh. Pemerintah juga menyiapkan paketstimulus serta mempercepat program sosial untuk mengurangi dampak terhadapmasyarakat kecil. Hal ini menunjukkan keseriusan negara menjaga stabilitas, tidakhanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi.
Menilik tantangan hari ini, patroli skala besar tidak hanya berarti menjaga keamananfisik. Lebih jauh, langkah ini menjadi simbol kehadiran negara yang menegaskannegara hadir untuk menjaga, melindungi, dan memberi rasa aman. Dengan arahanPresiden, dilanjutkan Kapolri, dan diperkuat Wakapolri, strategi keamanan inimemadukan ketegasan negara dengan partisipasi aktif warga. Pendekatan demikianmencerminkan model penanganan demokratis yang mengedepankan keseimbanganantara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Aspirasi publik seperti tuntutan pencopotan tunjangan DPR, penegakan hak asasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah adalah realitas demokrasi yang matang. Namun, tuntutan itu harus disampaikan melalui mekanisme yang tidak membahayakanmasyarakat atau merusak stabilitas. Pemerintah sendiri sudah menunjukkan keseriusandengan mencabut tunjangan DPR serta merencanakan reformasi internal parlemen, bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat tidak diabaikan.
Secara keseluruhan, tindakan pemerintah, dari perintah patroli hingga kebijakanpengurangan tunjangan memperlihatkan respons cepat dan adaptif terhadapketidakpuasan publik. Pendekatan ini tidak hanya menyasar akar permasalahan, tetapijuga menjaga jalur aspirasi tetap terbuka dan tertib. Hal ini layak diapresiasi sebagaibentuk nyata negara melayani rakyat dengan cara yang demokratis, bukan sekadarmenunjukkan kekuasaan.
Semangat gotong royong antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalahkunci memulihkan situasi yang sempat memanas. Patroli gabungan menjadi instrumenpenting, tetapi membangun kembali rasa aman kolektif adalah tujuan akhirnya. Dengankehadiran negara yang tegas sekaligus adil, aspirasi masyarakat tetap bisa tersalurkantanpa mengganggu harmoni sosial dan stabilitas nasional.
Dengan begitu, Indonesia tetap berada di jalur pemulihan menuju tatanan sosial yang lebih harmonis dan demokratis. Pemerintah, TNI–Polri, serta masyarakat bersama-sama menegaskan bahwa damai dan tertib adalah syarat utama kemajuan. Patroligabungan yang diperkuat hari ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untukmelindungi, menyatukan, dan mengawal bangsa menuju hari esok yang lebih stabil dan sejahtera.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
