Oleh: Aditya Pranata )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangansebagai salah satu pilar utama dalam Asta Cita. Sejak awal, Presiden Prabowomenegaskan bahwa amanat konstitusi harus diwujudkan dengan menghadirkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan. Bagi Prabowo, kedua hal ini merupakan fondasi kesejahteraan bangsa sekaligus syaratmutlak untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Presiden menekankan bahwaketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintahmengambil langkah besar dengan meningkatkan produksi beras dan jagung, memperluas lahan pertanian, hingga menyesuaikan harga gabah agar petani lebihsejahtera. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia tidakbergantung pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
Pemerintah mengalokasikan perhatian besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara 2026. Dana jumbo dipersiapkan untuk memperkuat cadanganpangan nasional. Dalam rancangan tersebut, alokasi Rp53,3 triliun diperuntukkan bagilumbung dan cadangan pangan, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp46,9 triliununtuk 9,62 juta ton. Selain itu, Bulog diperkuat perannya dengan anggaran Rp22,7 triliun agar dapat menjaga stok pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan dayabeli masyarakat tetap terjaga.
Prabowo memandang bahwa kebijakan besar tidak akan berjalan efektif jika regulasimasih berbelit. Karena itu, sejak awal 2025 pemerintah memutuskan untuk memangkas145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Hasilnya terlihat nyata. Produksiberas meningkat, stok di gudang pemerintah melonjak hingga lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan harga tetap stabil. Kondisi ini memberi harapan besarbagi petani, sekaligus menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat langsungberdampak pada kesejahteraan rakyat.
Langkah selanjutnya adalah mempercepat pencetakan lahan baru dan penyediaanfasilitas pertanian modern. Pemerintah menjamin harga pembelian gabah agar petanitetap untung, sekaligus menyiapkan pembiayaan murah sehingga mereka dapatmengembangkan usaha taninya. Dengan kebijakan ini, kedaulatan pangan yang menjadi impian lama bangsa Indonesia kini semakin dekat untuk diwujudkan.
Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan juga terlihat melaluipembentukan tim khusus. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai ketua tim percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penugasan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dengan tujuan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga lebih terarah. Tugas timini tidak kecil karena harus mengoordinasikan 27 kementerian dan lembaga agar bergerak dalam satu visi yang sama.
Zulkifli Hasan menyebut bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah menggelarrapat koordinasi untuk melahirkan kebijakan yang mengarah pada Proyek StrategisNasional. Empat kawasan prioritas pun dipilih sebagai target pembangunan proyekswasembada pangan, energi, dan air, yaitu Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa konsep swasembada yang dikejar bukan hanyapada beras dan jagung, melainkan mencakup pangan dalam arti luas, termasuk ikan, garam, sapi, susu, minyak, dan komoditas penting lainnya. Dengan demikian, pemerintah berusaha membangun ketahanan pangan yang komprehensif, bukanparsial.
Tugas besar ini memang tidak ringan. Dalam beberapa bulan terakhir terdapathambatan berupa kendala teknis pembiayaan dan aturan yang belum terselesaikan. Namun pemerintah optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan proyek ini, agar percepatan swasembada tidak hanya cepat tetapi juga sesuai aturan dan berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Wakil KetuaDPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan bahwa lembaganya mendukung penuh langkahPresiden untuk membuka jutaan hektare sawah baru. Menurutnya, swasembadapangan adalah fondasi kedaulatan bangsa, dan pembukaan sawah seluas dua jutahektare merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita.
Tamsil menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembukaan lahan, tetapi juga oleh kemudahan akses petani terhadap pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi yang rumit. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintahmenaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram karena kebijakan ini diyakinilangsung meningkatkan pendapatan petani. Lebih jauh, ia menekankan pentingnyapembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan tani, dan akses logistik agar hasil panen dapat terserap optimal di pasar.
Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Baginya, capaian historis berupa cadangan beras nasional yang menembus 4 juta ton adalah bukti bahwa negara akan kuat jika petani diberdayakan. Karena itu, ia optimistissinergi antara pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan kerja samayang solid, ia percaya swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataanyang bisa diwujudkan bersama.
Swasembada pangan yang dijadikan salah satu pilar Asta Cita bukan hanya soalketersediaan pangan, melainkan juga tentang kedaulatan bangsa, kesejahteraanpetani, dan masa depan generasi mendatang. Dengan strategi yang konsisten, dukungan anggaran yang besar, pembenahan regulasi, serta sinergi lintas sektor dan daerah, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto dan dukungan seluruh pemangku kepentinganmenjadikan program ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa menujukedaulatan yang sesungguhnya.
)* Pengamat Ekonomi
