Oleh: Sadena Devi )*
Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan dengan menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama. Langkah strategis ini tidak hanya mencerminkan upaya memenuhikebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penguatanekonomi nasional berbasis kerakyatan. Melalui program besar yang diatur dalamInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menggagas pembentukanKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai kendaraan untuk menciptakankemandirian ekonomi desa sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Gagasan membangun 80.000 koperasi di seluruh Indonesia bukan sekadar target kuantitatif, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk memperluas basis produksipangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan mendekatkan pusatproduksi ke masyarakat desa, Indonesia diarahkan untuk mengelola sumber daya alamsecara optimal dari tingkat lokal, dan menciptakan rantai pasok yang kuat, efisien, sertatahan terhadap guncangan global. Ketahanan pangan yang dibangun melalui koperasiakan membuka ruang bagi terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang inklusif, memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.
Di Provinsi Sumatera Barat, program KMP ini telah diimplementasikan secara konkret. Kepala Dinas Koperasi Sumbar, Endrizal, mengungkapkan bahwa pendirian lebih dariseribu koperasi sedang berlangsung di seluruh nagari dan desa. Ia melihat koperasisebagai motor utama penggerak ekonomi kerakyatan yang harus dijalankan dengansinergi kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Tantangan utamamenurutnya bukan pada tahap pembentukan, melainkan bagaimana mengelola dan mempertahankan koperasi agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan pelaku usaha yang berpengalaman sebagai pembina menjadibagian tak terpisahkan dari strategi ini.
Kolaborasi antara pengurus koperasi, birokrasi, dan pelaku usaha lokal sangat ditekankan oleh Ketua Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Sumbar, Sam Salam. Iamenyoroti bahwa banyak koperasi di masa lalu gagal memberikan dampak konkretkarena hanya eksis secara administratif. Karena itu, koperasi Merah Putih didoronguntuk menjadi entitas usaha yang betul-betul aktif, menghasilkan nilai ekonomi nyata, serta memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi kesenjangan antara desa dan kota. Sam memandang bahwa kepemimpinan di daerah harus memiliki kesadarantinggi terhadap peran koperasi dalam pembangunan, bukan sekadar menjadi pengamatdari jauh.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa inisiatif KMP bukan semataurusan administratif, melainkan gerakan besar untuk menjadikan desa sebagai pusatpertumbuhan yang inklusif dan mandiri. Pendekatan yang dipilih pemerintah sangat strategis karena tidak hanya menyasar peningkatan ekonomi, tetapi juga menyentuhaspek sosial melalui pelibatan putra-putri daerah dan profesional yang terdampak PHK. Mereka akan diberdayakan sebagai pengelola koperasi, sehingga program ini juga sekaligus berfungsi sebagai sarana reintegrasi tenaga kerja terampil ke dalampembangunan desa.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, melihat bahwa koperasi desamemiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Ia mencatat bahwa dengan dukunganmodal awal yang cukup, koperasi dapat menjalankan berbagai aktivitas usaha, daridistribusi pangan murah hingga penyediaan layanan kesehatan. Dalam skenarioterbaik, setiap koperasi mampu menghasilkan laba hingga satu miliar rupiah per tahun. Jika diterapkan secara luas, program ini bahkan diperkirakan bisa menyumbang Rp80 triliun terhadap perekonomian nasional setiap tahunnya, dengan efek berganda yang sangat positif bagi perputaran uang di desa.
Lebih jauh, Dedi juga menilai bahwa koperasi Merah Putih akan menjadi wahanapenguatan UMKM lokal, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan menjadikan koperasi sebagai inkubator, masyarakat desa dapatmengembangkan keterampilan usaha, mengakses permodalan, serta menjalin jejaringpasar yang lebih luas. Penguatan ini akan memberikan efek jangka panjang yang tidakhanya menumbuhkan bisnis lokal, tetapi juga memperbesar kontribusi desa terhadapProduk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Dalam konteks swasembada pangan, keberadaan koperasi desa menjadi sangat relevan. Dengan akses langsung terhadap petani, nelayan, dan pelaku usaha panganlainnya, koperasi berperan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi hasil produksilokal. Ini akan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikanharga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, koperasi dapat menyediakanfasilitas penyimpanan seperti gudang pangan desa yang penting untuk mengantisipasifluktuasi pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Komitmen pemerintah dalam membangun koperasi yang terintegrasi dengan kebutuhanlokal menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar cita-cita, tetapisudah masuk dalam rencana kerja konkret dengan dampak ekonomi luas. Melaluistrategi ini, desa tidak hanya menjadi penonton pembangunan, melainkan aktor utamadalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah menempatkan desa sebagaipusat transformasi, bukan lagi pinggiran dalam arsitektur ekonomi nasional.
Dengan program Koperasi Merah Putih, visi kemandirian pangan tidak hanya bertumpupada produksi, melainkan juga pada tata kelola, distribusi, dan pemberdayaan. Pemerintah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan bisa dicapaidengan pendekatan yang memberdayakan, partisipatif, dan menyentuh kebutuhan riilmasyarakat. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat pondasi ekonomi nasional, tetapijuga memastikan bahwa setiap warga, dari desa hingga kota, ikut menikmati hasilpembangunan secara adil dan merata.
