Oleh : Ramadhan Putra )*
Dalam beberapa hari terakhir, aksi bertajuk “Indonesia Gelap” mencuat di sejumlah kota besar Indonesia dan memunculkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas nasional. Gerakan ini memang diklaim sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, namun faktanya gerakan tersebut lebih banyak diwarnai narasi provokatif yang berpotensi menyesatkan dan bahkan disusupi oleh kelompok berkepentingan yang ingin merusak tatanan demokrasi dan ketertiban sosial.
Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika politik dan sosial. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan aksi demonstrasi seharusnya menjadi ruang untuk berdialog secara konstruktif, bukan sarana untuk memecah belah masyarakat atau menghancurkan fasilitas publik. Pemerintah selalu membuka ruang aspirasi, namun tetap dalam bingkai hukum yang berlaku dan mengutamakan ketertiban umum.
Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal yang menilai bahwa gerakan “Indonesia Gelap” lebih mengarah pada tindakan provokatif daripada solusi nyata bagi persoalan bangsa. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, tindakan yang bersifat destruktif tidak bisa dibenarkan karena hanya akan memicu keresahan dan memperburuk kondisi sosial.
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalih untuk menyebarkan hoaks, menghasut masyarakat, atau menimbulkan kekacauan. Aksi yang mengatasnamakan rakyat namun justru mengancam stabilitas dan keutuhan bangsa harus diwaspadai dan dilawan dengan cara yang cerdas dan bermartabat.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, khawatir aksi ini berisiko ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda terselubung, khususnya menjelang transisi pemerintahan. Menurutnya ada upaya untuk memanfaatkan ketidakpuasan sosial demi kepentingan politik sempit. Situasi seperti ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu proses pembangunan nasional yang tengah berjalan.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Hoaks dan manipulasi informasi kerap digunakan untuk memancing emosi publik agar terlibat dalam aksi yang destruktif. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak terpancing oleh narasi yang menyesatkan.
Pemerintah sendiri telah menggencarkan program literasi digital dan pengawasan terhadap media sosial guna meminimalisasi dampak hoaks terhadap stabilitas nasional. Di samping itu, media massa juga dituntut untuk menjalankan perannya secara objektif dan bertanggung jawab. Informasi yang jernih dan netral akan membantu masyarakat memahami situasi dengan baik dan tidak terjebak dalam provokasi.
Rektor IPB, Arif Satria, menilai bahwa pemerintah cukup responsif dalam merespons dinamika sosial. Menurutnya berbagai kanal komunikasi telah dibuka agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan dan menimbulkan keresahan. Langkah ini menurutnya adalah bukti bahwa pemerintah mendengar suara rakyat, sehingga tidak ada justifikasi bagi kelompok tertentu untuk melakukan aksi destruktif.
Aksi-aksi seperti “Indonesia Gelap” juga disorot oleh media internasional. Sebagian besar narasi yang dibangun bersifat negatif dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan. Ini tentu sangat merugikan citra Indonesia di mata dunia dan bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan investor. Ketidakstabilan politik dan sosial adalah musuh utama bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
Generasi muda menjadi target utama propaganda kelompok yang ingin merusak stabilitas nasional. Maka dari itu, edukasi politik dan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi harus terus ditingkatkan. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus bisa membedakan antara kritik konstruktif dan provokasi destruktif. Kampus seharusnya menjadi pusat pemikiran rasional, bukan medan aksi yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor dengan kepentingan tersembunyi.
Aparat keamanan juga memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban. Meski pendekatan persuasif selalu diutamakan, tindakan tegas tidak bisa dihindari jika ada ancaman nyata terhadap keamanan nasional. Koordinasi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci agar setiap potensi gangguan bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi krisis.
Stabilitas nasional bukan hanya milik pemerintah, tetapi merupakan hak dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Ketika stabilitas terganggu, maka seluruh sektor ikut terdampak dari ekonomi, pendidikan, hingga keamanan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam retorika yang memecah belah, serta selalu mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama dalam setiap tindakan.
Ke depan, kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan kalangan akademisi harus diperkuat. Dialog publik, edukasi hukum, serta penguatan literasi informasi harus menjadi fokus utama agar setiap aspirasi bisa tersampaikan secara efektif tanpa mengorbankan stabilitas bangsa. Dengan menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi etika demokrasi, kita bisa memastikan bahwa masa depan Indonesia tetap berada di jalur yang aman dan sejahtera.
Jangan biarkan aksi “Indonesia Gelap” menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin menunggangi keresahan publik demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mari kita waspadai dan lawan segala bentuk provokasi yang mengancam keutuhan bangsa. Indonesia milik kita bersama, dan tugas kita semua untuk menjaganya.
)* Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya
