Oleh: Putera Marasabessy*
Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai proses sidang sengketa perselisihan hasilPilkada (PHP) 2024 pada 8 Januari 2025. Dengan total 314 permohonan yang telahditerima, sidang ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang mencintai nilai-nilai demokrasi, kita memilikitanggung jawab moral untuk mendukung proses ini secara penuh. Dukungan ini dapatdiwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari menjaga ketertiban, menghormatiproses hukum, hingga mempercayai hasil yang ditetapkan oleh MK.
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segalasesuatu untuk menangani perkara sengketa Pilkada. Persiapan ini mencakuppembaruan regulasi tata beracara, pelatihan teknis hukum, serta modernisasi fasilitaspersidangan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen MK untuk memastikanproses persidangan berjalan transparan, adil, dan profesional. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga ini untukmenjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam sengketa ini juga menunjukkan kesiapan yang matang. KPU telah membentuk tim hukum khusus dan menerbitkan pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Persiapan inidilakukan untuk memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan dapat dijawab secarasubstantif dan administratif. Anggota KPU, Idham Kholik, menegaskan bahwalembaganya berkomitmen mempertahankan hasil Pilkada yang telah ditetapkan sesuaiprosedur hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu meragukan kredibilitas KPU dalam menghadapi sengketa ini.
Sidang sengketa Pilkada sering kali menjadi sorotan publik karena hasilnya memilikidampak besar bagi pemerintahan daerah dan stabilitas politik. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkansemua pihak untuk menghormati apa pun putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk melakukan intervensiatau menolak hasil yang telah ditetapkan. Pesan ini perlu menjadi pedoman bagimasyarakat agar tidak terprovokasi oleh narasi yang meragukan legitimasi putusan MK.
Peran masyarakat dalam mendukung proses sidang ini sangatlah penting. Pertama, masyarakat harus menjaga ketertiban dan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang berpotensimengganggu jalannya persidangan. Kedua, dukungan moral terhadap MK dan KPU harus terus digaungkan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat bekerjatanpa tekanan. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum agar tidak mudahterpengaruh oleh informasi yang tidak akurat terkait proses persidangan.
Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa MK telah membentuk tigapanel untuk menangani perkara PHP Pilkada. Pembagian ini dilakukan untukmemastikan proses pengadilan berjalan efisien dan terhindar dari konflik kepentingan. Langkah ini menjadi bukti bahwa MK berkomitmen menjaga integritas dan independensinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung upaya ini dengan tidakmenyebarkan spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar terhadap proses yang sedangberlangsung.
Pilkada adalah salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Namun, hasil Pilkada tidak selalu diterimaoleh semua pihak, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui MK menjadisangat penting. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistemdemokrasi. Untuk itu, dukungan masyarakat terhadap proses ini adalah bentuk nyatadari partisipasi demokrasi yang bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, masyarakat juga perlu bersikap bijak dalam menyikapi hasil akhirdari proses sidang. Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada seharusnya tidak dijadikanalasan untuk menciptakan instabilitas politik atau sosial. Sebaliknya, masyarakat harusmenerima putusan MK sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Sikap ini akanmembantu menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung pembangunandaerah.
Dalam konteks menjaga kelancaran, masyarakat perlu menahan diri dari aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas. Demonstrasi yang tidak terorganisir, penyebaran hoaks, atau provokasi di media sosial harus dihindari. Sebaliknya, masyarakat diharapkanmenjadi teladan dalam mendukung supremasi hukum dengan mendorong semua pihakyang bersengketa untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku.
Keamanan selama proses persidangan juga menjadi tanggung jawab bersama. Aparatkeamanan telah diberi mandat untuk memastikan situasi tetap kondusif, namunmasyarakat juga memiliki peran penting. Dengan tidak menciptakan potensi konflikhorizontal dan menjaga komunikasi yang harmonis antar kelompok pendukung, masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan yang mungkin terjadi.
Pada akhirnya, dukungan masyarakat terhadap proses sidang sengketa Pilkada di MK bukan hanya tentang memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang terlibat. Lebih dari itu, ini adalah tentang menunjukkan komitmen kita sebagai bangsa terhadapprinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan mendukung proses ini, kitaturut berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat sistem demokrasidi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari upayamewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan. Bersama kita wujudkanproses sidang yang menjadi cerminan dari semangat kebersamaan dan kedewasaandemokrasi.
*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik
