JAKARTA — Pemerintahan Presiden RI ke-8 terus berkomitmen memperkuat pemerataan ekonomi nasional melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Berbagai program pemerintahan saat ini menunjukkan upaya nyata untuk mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi, khususnya melalui penguatan riset dan hilirisasi komoditas unggulan.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Nawawi, SE., MA., Ph.D., menyatakan bahwa lembaganya siap memberikan kontribusi maksimal untuk mendukung kesuksesan program-program ekonomi yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Nawawi menegaskan, BRIN telah mengarahkan fokusnya pada penelitian berbasis kebijakan, termasuk kajian mendalam tentang migrasi, ketenagakerjaan, serta dinamika perkotaan dan pedesaan.
Penelitian itu diharapkan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah.
Selain itu, Nawawi menjelaskan bahwa BRIN tengah menyusun riset tentang dinamika penduduk di wilayah perbatasan, termasuk di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Dokumen kependudukan seperti KTP dan KK menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan dapat terintegrasi dalam program pemerataan ekonomi pemerintah,” ujar Nawawi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadikan hilirisasi industri sebagai salah satu fokus utama.
Komitmen tersebut terlihat dari upaya hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan nasional.
Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif, terutama di luar Pulau Jawa.
Tidak hanya di sektor tambang seperti nikel, bauksit, dan timah, pemerintah juga mengembangkan hilirisasi di sektor pertanian, termasuk produk unggulan seperti padi, jagung, dan sagu.
Hilirisasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat petani.
Sementara itu, Nawawi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui re-skilling dan up-skilling.
Ia menyebut bahwa akses pelatihan kerja yang merata hingga wilayah Indonesia Timur dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa keberhasilan pemerataan ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyiapan SDM yang unggul dan strategi ekonomi berbasis data.
Dengan kerja keras pemerintah tersebut, upaya menciptakan keseimbangan ekonomi di seluruh Indonesia kian nyata.
