JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan konsistensi dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan yang terus diterapkan.
Langkah tersebut tercermin dalam pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan inisiatif pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani isu HAM secara lebih sistematis dan terstruktur.
Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian khusus HAM ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan program pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus,” katanya.
“Ini merupakan langkah konkret dari Presiden untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan penegakan dan perlindungan HAM,” ujar Siane.
Ia menambahkan bahwa sejumlah program yang diluncurkan dalam pemerintahan Prabowo juga memprioritaskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial (Ekosob),
Beberapa diantaranya seperti program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan upah minimum regional (UMR), serta kenaikan tunjangan guru.
Dalam pertemuan dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi HAM di Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan.
“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa. Semua pihak, tanpa kecuali, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi,” tegas Pigai.
Pigai juga menyebutkan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap HAM,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya HAM.
“Media siber memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Saya berharap JMSI terus memainkan peran positifnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menyuarakan keadilan,” ujar Pigai.
Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung penghormatan HAM.
“JMSI percaya bahwa media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya HAM,” kata Teguh.
Audiensi tersebut juga menandai momentum kolaborasi yang erat antara JMSI dan Kementerian HAM untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM di Indonesia.
