JAKARTA – Kelompok 212 berencana akan menggelar aksi pada 2 Desember 2024, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi ini dinilai sebagai penghambat dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi dan menjaga stabilitas keamanan nasional.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari acara tersebut yang berpotensi mengganggu aktivitas publik yang lebih produktif.
“Jangan memberikan perhatian lebih, nanti mereka besar kepala. Orang yang mau reuni itu kelompok itu-itu saja,” tegasnya.
Menurutnya, reuni tersebut tidak memiliki relevansi yang signifikan, mengingat Pilkada sudah berlangsung damai tanpa hambatan berarti.
Norman menilai bahwa hari Senin menjadi hari untuk kembali bekerja, bukan hari yang diwarnai oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
“Hari Senin itu adalah hari orang mulai bekerja. Jangan mengganggu orang cari nafkah,” tambah Norman.
Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas.
Sementara terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025, hal ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tetap menjadi prioritas.
“Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Tentu, kebijakan ini akan disertai dengan berbagai mekanisme pendukung untuk memastikan dampaknya terkendali,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama untuk kemajuan ekonomi. Acara reuni yang digelar pada waktu yang krusial dapat memperlambat langkah-langkah Pemerintah dalam menyukseskan kebijakan fiskal tersebut.
“Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman,” jelasnya.
Dengan demikian, peran seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan semakin penting.
Reuni 212, meski menjadi kebebasan berpendapat, tidak seharusnya mengganggu proses pembangunan yang lebih besar demi masa depan bangsa.
