Oleh : Ananda Prameswari )*
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membuka peluang besar bagi generasi mendatang. Dengan infrastruktur modern yang dirancang secara matang, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan bangsa sekaligus pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.
Kehadiran IKN menciptakan ruang bagi inovasi dan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari teknologi hijau, industri kreatif, hingga pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Generasi muda akan memiliki peluang untuk terlibat dalam pembangunan ini, baik sebagai tenaga ahli, pelaku bisnis, maupun inovator yang membawa perubahan positif.
Namun, keberhasilan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Fasilitas perpajakan yang telah dirancang untuk mendorong investasi di IKN menjadi langkah awal yang strategis. Selain itu, pengawasan dan tata kelola yang transparan menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Namun, meskipun tawaran tersebut terdengar menarik, wajib pajak perlu memahami secara mendalam ketentuan yang berlaku. Tax Partner RSM Indonesia, Sundfitris LM Sitompul, menyoroti pentingnya memahami aturan perpajakan yang berlaku di IKN agar tidak terjebak dalam risiko administratif.
Fasilitas perpajakan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memang memberikan insentif besar, tetapi membutuhkan persyaratan yang ketat dan prosedur yang cermat. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan atau ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi yang merugikan perusahaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali insentif maupun denda administratif.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan fasilitas perpajakan ini tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan ketat dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN. Transparansi dalam prosedur dan pengelolaan investasi menjadi elemen kunci agar kepercayaan dari investor dan masyarakat tetap terjaga.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menaruh perhatian besar pada kelancaran pembangunan IKN. Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengungkapkan harapannya agar proyek ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Kunjungan kerja BPK ke lokasi pembangunan menjadi bukti komitmen mereka dalam memantau kemajuan proyek ini. Selain memeriksa secara langsung sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, BPK juga mengadakan diskusi dengan Otorita IKN (OIKN) untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Diskusi ini menjadi forum penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga pengawas dan pelaksana pembangunan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan rencana kerja OIKN kepada BPK, mencakup sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN seperti investasi swasta.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berdaya saing, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan terukur.
Progres pembangunan fisik juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hutama Karya, sebagai kontraktor proyek Bandara IKN, melaporkan bahwa pembangunan fasilitas bandara telah mencapai 80,6% per akhir September 2024.
Dengan target penyelesaian pada Desember mendatang, bandara ini diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur kunci yang mendukung mobilitas di kawasan ibu kota baru. Fasilitas yang dirancang dengan mengadopsi desain khas suku Dayak, seperti terminal VIP dan VVIP, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan elemen budaya lokal ke dalam pembangunan infrastruktur modern.
Selain bandara, fasilitas lain seperti perumahan aparatur sipil negara (ASN), taman kota, dan infrastruktur penunjang lainnya juga tengah dikebut pengerjaannya. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya mendukung kebutuhan dasar para penghuni IKN, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak huni dan ramah bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Proyek sebesar ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proyek ini.
Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi tiga pilar utama yang harus dijaga agar pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya soal menciptakan sebuah kota baru. Ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi semua pihak, IKN memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan peluang-peluang luar biasa bagi generasi mendatang.
Sudah saatnya kita semua mengambil bagian dalam upaya monumental ini, baik sebagai pengawas, pelaku, maupun pendukung dari terwujudnya mimpi besar ini. Mari kita jaga semangat ini dan pastikan bahwa ibu kota masa depan ini benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia.
)* Kontributor Ruang Media
