Oleh: Sari Dewi Anggraini
Ancaman peredaran narkoba yang semakin meresahkan Indonesia memerlukan penanganan serius dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto, dalam komitmennya untuk memberantas narkoba, menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya mengancam generasi muda, tetapi juga stabilitas dan masa depan bangsa.
Dengan tekad kuat, Presiden Prabowo menggandeng seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan berbagai instansi pemerintah untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.
Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya upaya kolektif dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Presiden menegaskan empat langkah strategis yang akan diterapkan untuk memperkuat pemberantasan narkoba.
Langkah pertama adalah menanamkan nilai-nilai anti-narkoba sejak dini kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas dalam mendidik generasi muda agar terhindar dari bahaya narkotika yang merusak.
Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap para bandar narkoba, serta pemanfaatan teknologi mutakhir untuk mencegah peredaran narkoba. Kerja sama lintas sektor menjadi bagian integral dari upaya ini, yang menggabungkan berbagai pihak demi keberhasilan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Dengan semangat gotong royong, Presiden Prabowo menyerukan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan dari ancaman narkoba. Dalam pandangan beliau, perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap individu, keluarga, dan masyarakat harus proaktif menjaga diri dan lingkungan mereka. Presiden menegaskan bahwa Indonesia yang bebas dari narkoba, aman, dan sehat adalah cita-cita yang harus diwujudkan demi masa depan generasi mendatang.
Di sisi lain, sinergi antar lembaga pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat pemberantasan narkoba. Presiden Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis untuk bekerja sama menghadapi ancaman ini.
Dalam rapat terbuka di Jakarta, Presiden meminta Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk fokus pada ancaman-ancaman serius yang mengganggu stabilitas negara, termasuk narkoba. Dengan penegakan hukum yang tegas, Presiden yakin bahwa bukti-bukti peredaran narkoba dapat segera dimitigasi, dan jaringan peredaran narkoba yang kompleks dapat dibongkar.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga lainnya, terutama dalam mengatasi pengendalian narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi.
Banyak kasus pengedaran narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan, bahkan oleh terpidana dengan hukuman berat. Sinergitas antara Polri, Kementerian Imigrasi, dan Direktorat Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Kapolri juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lapas, mengingat tingginya potensi peredaran narkoba dari dalam penjara.
Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) turut memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan narkoba dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Jafriedi, menjelaskan bahwa komitmen dalam penanggulangan narkoba sangat penting karena narkoba merusak sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.
Oleh karena itu, BNN mengapresiasi perusahaan seperti Pelindo yang telah menyiapkan relawan antinarkotika dari seluruh wilayah kerja Pelindo untuk membantu mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Relawan antinarkotika, yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, memiliki peran penting dalam menyebarluaskan kesadaran akan bahaya narkoba dan menggerakkan tindakan preventif di masyarakat.
Jafriedi berharap bahwa para relawan ini dapat menjadi perpanjangan tangan BNN untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan ancaman narkoba dan lebih aktif dalam menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika.
Deputi Pemberantasan BNN, I Wayan Sugiri, menambahkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada kualitas intelijen dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis jaringan peredaran narkoba.
Pelatihan intelijen yang dilakukan BNN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam membongkar jaringan narkotika, termasuk yang beroperasi lintas batas negara. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum juga menjadi kunci utama untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
Pemerintah, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, juga berencana untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam program-program sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah serta komunitas.
Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, mereka akan lebih menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif tersebut. Pemerintah juga menggandeng tokoh agama dan pemimpin masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang menekankan pentingnya hidup sehat dan bersih dari narkoba.
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, dengan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi besar untuk bebas dari narkoba.
Presiden Prabowo meyakini bahwa upaya pemberantasan narkoba dan judi online yang telah dimulai akan membawa hasil yang positif bagi masa depan bangsa. Diperlukan komitmen yang kuat, tindakan tegas, serta kerja sama yang berkelanjutan untuk menanggulangi ancaman narkoba, sehingga Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
