Oleh : Kristy Tiara Yumte )*
Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi di wilayah Papua melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah revitalisasi Pasar Sanggeng di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Pembangunan pasar tersebut tidak hanya memberikan ruang modern bagi para pedagang, tetapi juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui jaminan distribusi bahan pokok dan pemenuhan kebutuhan harian. Langkah konkret ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung keberlanjutan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa Pasar Sanggeng yang telah rampung dibangun kini siap berperan sebagai pusat ekonomi yang aman, nyaman, dan modern di Manokwari.
Lokasinya yang strategis, dekat dengan pelabuhan dan pusat pelelangan ikan, memungkinkan distribusi barang berjalan lebih efektif sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebutuhan harian.
Diana menyampaikan bahwa pembangunan pasar tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan fasilitas perdagangan yang tertata, modern, dan bersih, sekaligus menjaga nilai kearifan lokal Papua. Dengan demikian, Pasar Sanggeng diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberi peluang bagi UMKM untuk terus berkembang.
Pembangunan Pasar Sanggeng juga melibatkan pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp162,8 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mengoptimalkan fasilitas pasar, mulai dari perbaikan struktural hingga instalasi listrik, air, dan lingkungan yang tertib.
Dengan bangunan tiga lantai di atas lahan 27.809 m², pasar ini menyediakan 394 kios dan 1.016 los untuk pedagang, yang secara langsung mendukung operasional mereka dalam lingkungan yang lebih nyaman dan efisien.
Pembangunan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta mempercepat roda ekonomi daerah dengan menghubungkan lebih banyak pelaku UMKM ke pusat-pusat produksi dan distribusi.
Selain di sektor infrastruktur pasar, pemerintah juga melakukan upaya peningkatan kapasitas UMKM Papua melalui program pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat berkembang menjadi eksportir potensial.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah menyelenggarakan program Coaching Program for New Exporter (CPNE) di Jayapura, melibatkan 27 UMKM lokal yang memiliki potensi untuk menembus pasar internasional.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirijal Nur, mengungkapkan bahwa UMKM di Papua memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.
Menurutnya, melalui program CPNE, pemerintah mempersiapkan pelaku UMKM Papua untuk memiliki daya saing global, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor dari berbagai sektor unggulan, termasuk perikanan, kerajinan, dan produk lokal lainnya.
Meirijal menjelaskan bahwa Papua, dengan sumber daya alam melimpah dan produk-produk unggulan yang memiliki daya jual tinggi, seperti kayu dan hasil perikanan, telah menunjukkan lonjakan ekspor yang signifikan.
Pada Agustus 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai ekspor Papua mencapai 9.367 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 174,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya memperlihatkan potensi besar wilayah Papua dalam mendukung perekonomian nasional, tetapi juga menggambarkan kemajuan nyata yang dicapai pemerintah melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Maria Sidabutar, Kepala Divisi SMEs Advisory Service LPEI, turut menyampaikan bahwa program CPNE telah terbukti berhasil di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh dan Papua.
Melalui pelatihan dan business matching yang intensif, para pelaku UMKM di Papua mendapatkan pendampingan untuk memenuhi standar pasar internasional serta memperluas jaringan bisnis.
Banyak dari mereka yang telah berhasil menjadi eksportir baru, membawa produk khas Papua seperti hasil laut dan kerajinan tangan ke pasar dunia. Maria berharap bahwa keberhasilan serupa dapat diikuti oleh peserta program di Papua, karena konsistensi dan tekad kuat menjadi kunci untuk menembus pasar internasional.
Upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di Papua tak lepas dari peranan dana otonomi khusus (otsus) yang terus meningkat setiap tahun. Sejak 2004, alokasi dana otsus bagi Papua telah meningkat 16 persen, mencapai total sekitar Rp117 triliun selama sepuluh tahun terakhir.
Alokasi tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar yang mencakup pendidikan dan kesehatan. Kebijakan peningkatan dana otsus ini diyakini mampu menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Papua, memberikan akses yang lebih luas ke fasilitas umum, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
Konektivitas dan infrastruktur yang lebih baik juga menjadi faktor penting dalam mempermudah akses masyarakat Papua terhadap layanan dasar dan fasilitas ekonomi. Pengembangan infrastruktur transportasi yang masif telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil, sehingga distribusi logistik dapat dilakukan lebih efisien.
Dengan keterhubungan yang semakin luas, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.
Dari keseluruhan upaya tersebut, terlihat bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun Papua tak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat setempat.
Pemekaran wilayah di Papua menjadi enam provinsi baru juga diharapkan mampu mempercepat distribusi pembangunan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah berharap bahwa langkah-langkah yang terencana ini akan mampu menggerakkan roda ekonomi Papua, menjadikannya sebagai salah satu wilayah yang maju dan sejahtera.
Melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, Papua diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Dengan kemandirian ekonomi yang diperkuat melalui pengembangan UMKM dan perluasan aksesibilitas, Papua dapat mewujudkan potensinya sebagai wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia yang maju dan sejahtera.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manado
