Oleh : Gavin Asadit )*
Pilkada serentak 2024 semakin dekat, dan partisipasi publik menjadi salah satu elemen vital dalam memastikan proses demokrasi ini berjalan sukses. Mengingat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, keterlibatan masyarakat tidak hanya penting untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.
Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatra Utara, Saut Boangmanalu mengatakan partisipasi publik sangat berperan dalam menyukseskan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2024. Pihaknya juga berkomitmen melakukan untuk terus bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mengawasi proses jalannya demokrasi Pilkada Serentak 2024.
Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan lebih banyak orang yang terlibat, calon pemimpin dituntut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Mereka harus mendengarkan masukan dan kritik dari konstituen, yang pada gilirannya mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih baik dan relevan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses politik juga membantu menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.
Partisipasi publik dalam pemilihan umum, terutama Pilkada juga merupakan indikator kesehatan demokrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka partisipasi pemilih yang tinggi berkontribusi pada legitimasi hasil pemilihan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pemilihan, dari sosialisasi hingga pengawasan, dapat mendorong calon pemimpin untuk lebih bertanggung jawab.
Dalam konteks Pilkada 2024, pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pada Pilkada Serentak 2024, hal ini agar bisa menjangkau hingga tingkat terbawah. Peranan dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal pesta demokrasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran dalam proses Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan juga bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu dan memetakan kerawanan pada pemilihan serentak 2024 sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis dapat diantisipasi.
Untuk mendorong partisipasi publik, diperlukan upaya yang sistematis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Berbagai lembaga, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, telah melakukan kampanye pendidikan pemilih guna memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Kampanye ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpahaman yang seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melibatkan komunitas lokal dalam sosialisasi Pilkada. Kegiatan ini tidak hanya menjangkau kelompok usia tertentu, tetapi juga merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum muda yang seringkali dianggap apatis terhadap politik. Melalui media sosial dan kegiatan offline, generasi muda diajak untuk lebih peduli dan terlibat dalam proses pemilihan.
Media juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendidik, media massa dapat membantu masyarakat untuk memahami isu-isu yang dihadapi, kandidat yang ada, dan pentingnya suara mereka. Berita yang disajikan secara berimbang dan objektif dapat membantu pemilih untuk membuat keputusan yang tepat.
Salah satu contoh yang berhasil adalah penyelenggaraan debat publik antar calon yang disiarkan secara langsung. Debat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat kandidat yang akan mereka pilih. Melalui program-program ini, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menentukan nasib daerah mereka.
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga merupakan aspek yang tak kalah penting. Berbagai organisasi pemantau independen telah dibentuk untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu, serta memberikan laporan terkait pelanggaran yang mungkin terjadi.
Meskipun banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Di beberapa daerah, masih terdapat anggapan bahwa politik adalah urusan elit, yang menyebabkan ketidakpedulian di kalangan masyarakat.
Selain itu, isu hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan besar yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya memilih dengan informasi yang benar harus terus dilakukan, baik melalui media maupun program-program pendidikan.
Partisipasi publik merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan meningkatnya kesadaran politik, keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan, serta pengawasan yang efektif, diharapkan pilkada kali ini akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Melalui kerja sama antara pemerintah, media, dan masyarakat, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Dalam konteks ini, setiap suara sangat berarti, dan keterlibatan aktif masyarakat adalah jaminan untuk masa depan yang lebih baik.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
