Jakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tinggal menghitung hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) selaku penyelenggara memastikan seluruh persiapan menjelang momen bersejarah ini berjalan sesuai rencana.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa persiapan fisik, termasuk dekorasi ruang utama Gedung MPR, sudah hampir rampung.
“Persiapan terus dimatangkan. Gladi kotor akan dilaksanakan Jumat, 18 Oktober, disusul dengan gladi bersih pada Sabtu, 19 Oktober 2024,” ujar Muzani dalam keterangan kepada media, Kamis (16/10).
Tak hanya aspek teknis, persiapan undangan bagi para tamu VVIP, termasuk para kepala negara sahabat, juga sedang difinalisasi. MPR RI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak keamanan guna memastikan semua berjalan lancar, mulai dari protokol hingga keamanan selama acara berlangsung.
Terkait kehadiran para calon presiden yang bersaing dalam Pilpres 2024, Muzani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengundang Anies Baswedan, yang telah menyatakan kesiapan untuk hadir. Sementara itu, komunikasi dengan Ganjar Pranowo masih berlangsung. Undangan untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Try Sutrisno, dan Jusuf Kalla, juga sedang dikirimkan.
Dukungan untuk Program Prioritas Prabowo-Gibran
Salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni pembangunan 3 juta rumah per tahun, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Bank Tabungan Negara (BTN). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam wawancaranya dengan media, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah rekomendasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada satuan tugas (satgas) perumahan.
“Skema yang kami ajukan mencakup rumah desa, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan rumah urban. Ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam mencapai target pembangunan perumahan nasional,” jelas Nixon, Selasa (15/10).
Program ini, yang ditargetkan mencapai 15 juta rumah dalam satu periode pemerintahan, termasuk pembangunan apartemen di kawasan perkotaan dan rumah di daerah pedesaan. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa program ini akan dikebut dengan target 3 juta unit per tahun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa langkah peningkatan batas penghasilan penerima subsidi perumahan menjadi Rp12 juta per bulan adalah upaya strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak
“Kenaikan batas ini sangat penting karena akan memberi kesempatan lebih besar bagi mereka yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah bersubsidi,” ujar Basuki.
Pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu membawa angin segar dalam pembangunan perumahan yang menjadi salah satu fondasi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
