Oleh Dani Iskandar )*
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek besar ini merupakan bagian dari langkah strategis yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi Indonesia menuju kemajuan yang lebih merata. IKN tidak hanya hadir sebagai solusi atas permasalahan Jakarta yang kini mengalami overpopulasi dan kemacetan, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memandang masa depan negara ini.
Dalam pengarahan kepada pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Presiden Joko Widodo menekankan bahwa IKN adalah simbol penting dari transformasi besar yang tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik gedung pemerintahan. Proyek ini, menurut Presiden, harus dilihat sebagai upaya untuk mengubah pola pikir, budaya kerja, serta semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. IKN diproyeksikan menjadi cerminan dari keberlanjutan dan inovasi yang diharapkan bisa menjadi landasan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya tentang membangun kota baru, tetapi juga tentang transformasi yang mendalam dalam birokrasi dan pemerintahan. Ia mengajak pejabat TNI dan Polri untuk mengadopsi pola pikir yang lebih efisien, cepat, dan responsif dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan target pendapatan per kapita sebesar 23 ribu USD pada 2045, transformasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.
Selain mendapat dukungan dari pemerintah, pembangunan IKN juga disambut positif oleh masyarakat setempat, termasuk dari kalangan adat Dayak di Kalimantan Timur. Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Dr. H. Syaharie Ja’ang, memuji langkah Presiden Joko Widodo dalam membangun IKN sebagai sebuah pencapaian besar dalam perencanaan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki visi yang jauh ke depan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan perencanaan jangka panjang. Syaharie melihat perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai respons strategis terhadap berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, khususnya dalam hal kepadatan penduduk dan ketergantungan yang berlebihan pada satu kota sebagai pusat pemerintahan.
Bagi Syaharie, pembangunan IKN juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia menilai bahwa perpindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga merupakan perubahan dalam cara berpikir tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Perubahan ini, menurut Syaharie, akan membuka peluang lebih besar bagi pengembangan wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, yang selama ini kurang mendapat perhatian besar.
Ketua Umum Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar, Mahtarudin, juga memberikan pandangannya tentang proyek pembangunan IKN. Ia menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada Presiden Joko Widodo atas keputusan menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Menurutnya, masyarakat adat Dayak Kutai Banjar sangat mengapresiasi langkah ini, dan mereka merasa terhormat atas terpilihnya provinsi mereka dari sekian banyak provinsi di Indonesia. Bagi Mahtarudin, pemindahan ibu kota ini tidak hanya akan meningkatkan profil Kalimantan Timur di tingkat nasional, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi penguatan identitas budaya masyarakat adat di kancah internasional.
Lebih lanjut, Mahtarudin mengimbau masyarakat Kalimantan Timur untuk mendukung sepenuhnya proyek pembangunan IKN. Ia berharap masyarakat adat Dayak, khususnya di Kutai Banjar, bisa memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek IKN. Baginya, terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara adalah sebuah kebanggaan tersendiri dan merupakan pencapaian yang sudah lama diidamkan oleh masyarakat adat setempat.
Dukungan dan apresiasi juga datang dari berbagai pihak lain, salah satunya Kapolres Sidrap, AKBP Fantry Taherong. Menurut Fantry, IKN Nusantara bukan hanya sekadar lokasi baru untuk pusat pemerintahan, tetapi lebih dari itu, menjadi simbol dari perubahan besar yang sedang berlangsung di Indonesia. Fantry menyatakan keyakinannya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi dari semua pihak, visi besar Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN ini dapat terwujud. Fantry melihat potensi besar yang dimiliki IKN, baik dari segi keindahan alamnya maupun dari segi infrastruktur dan perencanaannya.
Proyek IKN memang didesain sebagai sebuah kota pintar (smart city) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan dan infrastruktur modern, IKN diharapkan dapat menjadi kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, akan terjadi distribusi yang lebih adil dalam hal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. IKN bukan sekadar ibu kota baru, tetapi juga menjadi simbol perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mencerminkan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.
Pembangunan IKN adalah salah satu upaya nyata Presiden Jokowi dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga pusat inovasi dan keberlanjutan yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju di masa depan. Proyek ini adalah langkah nyata Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana kemajuan, keseimbangan, dan keberlanjutan menjadi pilar utama pembangunan bangsa.
)* Penulis merupakan mahasiswa Universitas Achmad Yani
