Oleh: Andika Simangunson )*
Pemerintahan Presiden Jokowi terus melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara memberikan jaminan dan kepastian bahwa proses pembangunan IKN melibatkan warga setempat. Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myra Safitri saat acara launching pembangunan Pusat Rekreasi dan Pengembangan Taman Buah di Ibu Kota Nusantara (Puspanusantara).
Myra Safitri mengatakan proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kontraktor kontrak kerja sama hulu migas dimana bisa memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.
Pemindahan ibu kota negara Indonesia telah lama menjadi topik pembicaraan. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, menghadapi berbagai tantangan mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir, hingga polusi udara yang semakin memburuk. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, Jakarta semakin terbebani oleh infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan harapan dapat menciptakan ibu kota yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota tidak dilakukan secara sembarangan. Selain memiliki lahan yang luas, wilayah ini relatif aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang sering melanda wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong pembangunan di wilayah timur Indonesia yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan wilayah barat.
Salah satu prioritas utama pemerintah dalam proyek ini adalah memastikan bahwa warga setempat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik tetapi juga oleh dukungan dan partisipasi masyarakat lokal.
Adapun, OIKN terus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Ibu Kota baru. Terbaru, OIKN bersama pemerintah desa dan masyarakat Sepaku menggelar rapat membahas hasil survei penataan koridor Sepaku. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan rencana penataan, terutama untuk memperbaiki kondisi pasar yang selama ini kurang ideal dan menimbulkan kemacetan.
Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (SBPM) OIKN, Alimuddin mengatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Dimana pembangunan IKN Nusantara bersifat partisipatoris, sehingga aspirasi masyarakat akan menjadi dasar.
Direktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Conrita Ermanto menambahkan bahwa survei dilakukan dengan melibatkan langsung warga dan pedagang pasar. OIKN menargetkan perancangan penataan Koridor Sepaku, khususnya Pasar Sepaku, selesai pada Oktober 2024 dan pembangunan diharapkan dapat dimulai pada awal tahun 2025.
Senada, Ketua BPD Bukit Raya, Mirwan Kaso, juga berharap penataan di pusat ekonomi Sepaku bisa menjadi lebih baik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan, OIKN menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sepaku. Harapannya, penataan Koridor Sepaku dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah melakukan konsultasi dan sosialisasi secara intensif dengan warga setempat. Dalam setiap tahap perencanaan, pemerintah berusaha untuk mendengar dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat lokal. Hal ini dilakukan melalui berbagai forum, pertemuan, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan komunitas adat.
Pemerintah juga berupaya untuk menciptakan peluang kerja bagi warga setempat. Dengan adanya proyek besar seperti ini, banyak peluang kerja yang tercipta baik di sektor konstruksi maupun di sektor-sektor pendukung lainnya. Pemerintah memastikan bahwa warga setempat mendapatkan prioritas dalam pengisian lowongan kerja. Selain itu, terdapat juga upaya untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasokan proyek ini.
Pemerintah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Hal ini termasuk upaya untuk menjaga hutan, mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi yang ada di sekitar ibu kota baru.
Warga setempat juga dilibatkan dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, ada program-program yang mendorong penggunaan energi surya, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan upaya-upaya lainnya untuk mengurangi jejak karbon dari pembangunan ini.
Keterlibatan warga setempat dalam pembangunan IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara sosial maupun ekonomi. Secara sosial, keterlibatan aktif warga setempat dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kebanggaan warga terhadap ibu kota baru. Warga tidak melihat proyek ini sebagai sesuatu yang dipaksakan dari atas tetapi sebagai sesuatu yang dibangun bersama-sama.
Dampak ekonomi dari keterlibatan warga setempat juga sangat signifikan. Dengan terciptanya peluang kerja dan pemberdayaan UKM lokal, perekonomian lokal diharapkan dapat tumbuh dengan lebih cepat. Pendapatan warga setempat dapat meningkat dan kualitas hidup mereka juga diharapkan dapat membaik.
Selain itu, keterlibatan warga setempat juga dapat membantu dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan merasa dilibatkan dan diperhatikan, potensi konflik sosial dapat diminimalisir. Warga setempat dapat merasa bahwa mereka adalah bagian dari solusi dan bukan hanya menjadi objek dari pembangunan ini.
Meskipun ada berbagai tantangan dan hambatan, keterlibatan warga setempat diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, pembangunan IKN ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses. Pemerintah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pembangunan besar seperti ini dapat dilakukan dengan cara yang menghormati dan memberdayakan masyarakat lokal.
)* Penulis adalah Jurnalis pada Quantum Leap Management
