Oleh: Permata Aulia
Menghadapi Pilkada 2024, peran serta berbagai elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan penyelenggaraan yang aman dan demokratis. Dua tantangan utama yang dihadapi adalah penyebaran isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan hoaks. Fenomena ini berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu keharmonisan yang telah lama terjalin. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta lembaga penyelenggara pemilu.
Tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memerangi penyebaran isu SARA dan hoaks. Sebagai individu yang dihormati dan memiliki pengaruh di komunitasnya, tokoh masyarakat mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah. Kapolres Bone, AKBP Erwin Syah, menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Pilkada tetap damai dan aman. Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam menghadapi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas kebenarannya.
Sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan penting dalam menghadapi tantangan ini. Pengalaman dari Pilkada 2017, di mana isu SARA sempat mencuat, menjadi pelajaran penting bahwa politik identitas dapat menjadi alat yang sangat berbahaya jika tidak diantisipasi. Bawaslu Jakarta telah meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada agar proses ini tetap bersih dari unsur-unsur yang merusak integritas demokrasi.
Di samping itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) memainkan peran vital dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Sebagai wadah komunikasi dan informasi, FPK bertanggung jawab untuk mendeteksi dini potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi, menyatakan pentingnya kolaborasi antara FPK dan pemerintah dalam mencegah konflik yang berpotensi muncul. Dengan kemampuan deteksi dini, FPK dapat mengambil langkah pencegahan sebelum masalah berkembang menjadi krisis.
Namun, upaya untuk menjaga Pilkada 2024 agar tetap aman dan damai tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat atau lembaga terkait. Masyarakat secara keseluruhan juga harus aktif berpartisipasi. Dalam hal ini, kolaborasi antara tokoh masyarakat dan aparat keamanan menjadi krusial. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah terjadinya potensi konflik sosial.
Selain itu, tokoh masyarakat juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi aktif masyarakat adalah indikator utama kesuksesan Pilkada. Di beberapa daerah, rendahnya partisipasi pemilih sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi, apatisme, atau ketidakpercayaan terhadap proses politik. Tokoh masyarakat dapat menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan informasi yang akurat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. KPU Kabupaten Malinau, misalnya, telah menggelar sosialisasi kepada tokoh adat dan pemuda di wilayah pedalaman untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga pemilu dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Tokoh masyarakat, yang memiliki pengaruh signifikan di komunitasnya, dapat menjadi mediator dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul selama proses Pilkada. Selain itu, mereka juga dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, dengan memberikan edukasi dan contoh kepemimpinan yang inklusif dan akuntabel.
Di sisi lain, ancaman hoaks di era digital juga tidak bisa diabaikan. Hoaks yang menyebar cepat melalui media sosial sering kali memicu kepanikan dan ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat dan aparat keamanan perlu bekerja sama untuk mengawasi dan memerangi penyebaran informasi palsu ini. Edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi sangat diperlukan. Prinsip “saring sebelum sharing” menjadi relevan untuk diterapkan dalam menghadapi arus informasi yang tak terbendung.
Di sisi lain, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran akibat munculnya narasi hoaks dalam Pilkada, masyarakat harus aktif mengawasi jalannya Pilkada di lingkungan masing-masing. Keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi ini akan menjadi kunci untuk menjaga agar Pilkada tetap bersih dari unsur-unsur yang bisa merusak integritasnya.
Secara keseluruhan, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar elemen. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memastikan bahwa proses demokrasi ini berlangsung dengan adil dan transparan. Dengan sinergi yang baik antara tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga pemilu, kita dapat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis. Pada akhirnya, perbedaan politik seharusnya menjadi pelajaran berharga dalam proses pendewasaan bangsa, bukan sebagai alat untuk memecah belah.
*) Pengamat Sosial Budaya Lembaga Gala Indomedia
