Oleh: Ahmad Susilo
Pilkada 2024 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia dalam melanjutkan tradisi demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu wujud nyata dari demokrasi langsung di Indonesia. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin di tingkat lokal, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, yang diyakini mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi daerahnya. Namun, di balik pentingnya Pilkada, terdapat tantangan besar dalam penyelenggaraannya, terutama terkait keamanan dan kualitas demokrasi yang diharapkan tetap terjaga.
Apresiasi patut diberikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Baik itu dari pihak pemerintah, aparat keamanan, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terus berupaya menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan regulasi yang ada.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Tito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Pilkada dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tanpa hambatan berarti. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, telah siap mengamankan jalannya Pilkada demi menciptakan kondisi yang kondusif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menggarisbawahi komitmen Polri dalam menjaga keamanan Pilkada 2024. Menurutnya, potensi gangguan keamanan, mulai dari provokasi hingga isu SARA, akan menjadi fokus utama pihak kepolisian. Jenderal Listyo menyampaikan bahwa Polri bersama dengan TNI akan melakukan berbagai langkah preventif guna mencegah konflik yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada. Dengan pendekatan yang lebih humanis, namun tegas, aparat diharapkan dapat menjaga agar masyarakat tetap merasa aman selama masa kampanye, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil.
Tidak hanya dari sisi keamanan, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada juga layak mendapat apresiasi. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. Menurut Mochammad Afifuddin, KPU telah melakukan berbagai persiapan teknis, termasuk memastikan distribusi logistik pemilu, verifikasi calon, dan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) berjalan dengan baik. KPU juga terus berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi guna mempermudah akses bagi pemilih, termasuk mengantisipasi masalah-masalah teknis yang mungkin terjadi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya peran pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu, bersama dengan jajaran pengawas di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, akan melakukan pengawasan ketat terhadap berbagai potensi pelanggaran, termasuk politik uang dan kecurangan dalam proses pemilihan. Menurut Rahmat, pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan kandidat tertentu, tetapi juga mencederai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan demi menjamin keadilan bagi semua peserta Pilkada.
Pengamat politik dari LIPI, Prof Ikrar Nusa Bhakti, mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dan KPU dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada kali ini adalah bagaimana memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dengan baik, tanpa adanya tekanan atau intimidasi terhadap pemilih. Siti juga menyarankan agar pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi konflik tinggi, agar keamanan dan integritas pemilu tetap terjaga.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kondusivitas Pilkada. Menurut Siti, partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada saat menggunakan hak pilih, tetapi juga dalam mengawal jalannya Pilkada secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam politik identitas atau terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.
Dari perspektif masyarakat, apresiasi juga patut diberikan kepada mereka yang tetap menjaga sikap kritis namun konstruktif dalam Pilkada. Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah sangatlah penting. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawal agar tidak ada praktik-praktik kotor dalam Pilkada, seperti politik uang dan penyebaran fitnah yang hanya akan mencederai proses demokrasi.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan demokratis, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi di tengah situasi sosial politik yang dinamis. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan Pilkada. Oleh karena itu, KPU terus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula dan daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap informasi.
Selain itu, ancaman politik uang dan kecurangan juga masih menghantui Pilkada di beberapa daerah. Untuk itu, kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran Pilkada menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilu.
Pilkada 2024 adalah ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Dengan kerja keras pemerintah, aparat keamanan, KPU, Bawaslu, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan demokratis. Apresiasi dan dukungan perlu terus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Tantangan besar, mulai dari keamanan hingga partisipasi pemilih, memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak agar Pilkada dapat menjadi cerminan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.
*) Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta
