Oleh: Muhammad Adam
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya kerap kali menjadi sasaran dari banyaknya isu ataupun narasi disinformasi di dunia digital maupun media sosial.
Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi juga sebenarnya menyimpan ancaman, yakni karena sangat mudah siapapun untuk mengakses informasi dalam bentuk apapun, bukan tidak mungkin semakin mempermudah penyebarluasan hoaks termasuk disinformasi, yang bahkan bisa menyasar kepada siapa saja tidak terkecuali Kepala Negara.
Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi segenap elemen masyarakat untuk terus mengutamakan fakta sebagaimana apa yang secara riil terjadi di lapangan serta melakukan crosscheck terlebih dahulu dengan tidak terlalu mudah mempercayai informasi dalam bentuk apapun, utamanya yang berasal dari media sosial dan belum dapat dipastikan kebenaran atau sumbernya.
Pada era yang serba digital seperti sekarang ini, informasi memang sangat cepat menyebar, yang mana penyebaran tersebut juga memiliki tantangan tersendiri yakni adanya berita hoaks atau disinformasi yang bertebaran di mana-mana sebagai hal serius yang harus masyarakat hadapi.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan disinformasi sendiri bukan hanya bisa merugikan individu yang menjadi sasaranya saja, namun juga sekaligus dapat sangan merusak tatanan sosial serta mengancam stabilitas negara.
Untuk terus menjaga keutuhan bangsa dan mampu adanya akses informasi yang akurat, maka menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk senantiasa mengutamakan fakta dan melawan disinformasi.
Salah satu contoh adanya disinformasi yang baru-baru ini muncul adalah isu yang berkaitan dengan anak bungus Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Dirinya dituding ‘menghilang’ dan juga tersandung dalam dugaan kasus gratifikasi.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli Antoni mengatakan bahwa posisi Kaesang saat ini berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024 lalu. Bahkan, Ketua Umum PSI itu juga sempat memimpin rapat koordinasi (rakor) finalisasi dukungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Hampir setiap hari sejak tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Kaesang memang selalu berkantor di DPP PSI.
Jelas sekali bahwa kabar tersebut bukan hanya tidak berdasar, namun juga sekaligus sangat menyesatkan. Pasalnya, fakta mengungkapkan Kaesang sama sekali tidak pernah menghilang dan juga tidak terlibat dalam kasus gratifikasi apapun.
Sebagai seorang pengusaha muda, Kaesang juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dirinya juga sama sekali bukanlah seorang pejabat publik.
Walikota Medan, Bobby Nasution turut mempertanyakan adanya tudingan dugaan gratifikasi yang meminta supaya Kaesang melakukan klarifikasi di KPK. Pasalnya, posisi Ketum PSI itu sama sekali bukan pejabat publik sehingga tidak memiliki kewajiban melakukan klarifikasi.
Senada, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai bahwa Kaesang Pangarep seharusnya tidak terikat dengan aturan hukum mengenai penggunaan jet pribadi pada saat dirinya bepergian ke Amerika Serikat (AS) karena bukan menjadi penyelenggara negara atau pejabat negara.
Meski di tengah gempuran berbagai macam disinformasi, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sejatinya pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode atau 10 tahun di bawah nahkodanya, terbukti telah mencatatkan banya sekali prestasi yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia.
Menjadi salah satu pencapaian terbesar adalah bagaimana infrastruktur yang kini menjadi jauh lebih merata di berbagai daerah. Ada banyak program pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan telah membukakan aksesibilitas yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil sekalipun yang sebelumnya sulit terjangkau.
Semua hal itu berkat adanya gebrakan dari Presiden Jokowi untuk menggencarkan pembangunan dengan paradigma utama Indonesiasetris, sehingga sudah tidak lagi Jawasentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa saja.
Kemudian dalam bidang ekonomi, meski di tengah banyaknya tantangan global yang penuh ketidakpastian, namun nyatanya Kepala Negara berhasil terus mengupayakan negara ini tetap stabil perekonomian nasionalnya.
Sebagai masyarakat yang bijak, hendaknya seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk bersama melawan adanya penyebaran disinformasi dengan cara terus mengutamakan fakta dan selalu mengedepankan verifikasi informasi.
Karena dalam era informasi yang begitu cepat berubah seperti saat ini, ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima serta menyebarkan berita merupakan sebuah hal yang sangat penting. Dengan menyaring informasi yang tersebar dan tidak sembarang membagikannya, maka sebenarnya masyarakat sudah turut serta dalam menjaga stabilitas sosial dan politik negara.
Lebih dari itu, dengan terus mendukung penuh kebenaran, maka masyarakat juga membantu melindungi kehormatan dan reputasi individu yang menjadi korban akan disinformasi tersebut. Mari bersama menjadikan penyebaran fakta dan kebenaran sebagai sebuah bagian dari budaya sehari-hari. Karena dengan demikian, masyarakat sama saja telah berkontribusi dalam membangun Indonesia yang jauh lebih baik dan bermartabat.
*) Lapak Baca Indonesia
