Oleh : Gavin Asadit )*
Pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung hari yakni 27 November 2024, muncullah berbagai dinamika politik yang dapat memengaruhi kestabilan politik dan keamanan negara. Dalam suasana yang penuh provokatif ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga harmoni dan waspada terhadap potensi provokasi, baik melalui demonstrasi maupun bentuk-bentuk agitasi lainnya. Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait sampai dengan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni selama Pilkada 2024 dan mewaspadai segala provokasi demonstrasi yang dapat menimbulkan gejolak politik yang berdampak kepada kestabilan keamanan nasional.
Pilkada adalah bagian integral dari sistem demokrasi yang memastikan bahwa masyarakat dapat memilih pemimpin daerah mereka secara langsung. Proses ini memerlukan kestabilan dan keadilan agar hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam hal ini, menjaga harmoni adalah kunci utama. Harmoni dalam Pilkada mencakup aspek-aspek seperti kedewasaan politik, kepatuhan pada aturan main, dan sikap saling menghargai antara peserta pemilu, pendukung, serta masyarakat umum.
Beberapa waktu lalu Kapolres Magetan, AKBP Satria Permana mengatakan bahwa deklarasi damai sebagai langkah penting dalam menjaga kondusivitas dan keharmonisan daerah selama pelaksanaan pemilu. Pihaknya berharap agar masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan rasa aman dan nyaman sehingga dapat mendorong proses demokrasi yang dapat berdampak positif kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni, agar semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan menyukseskan Pilkada 2024 dengan cara yang damai dan harmonis. Pihaknya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menghindari dan mengatasi potensi konflik serta provokasi yang bisa muncul. Ajakan ini bertujuan agar semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun peserta pemilihan, menjaga sikap dan tindakan mereka agar tidak menimbulkan ketegangan yang dapat memengaruhi proses demokrasi di Tanah Air.
Kedewasaan politik yang dimaksud melibatkan pemahaman bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, dan perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap yang konstruktif. Sebaliknya, ketidakstabilan dapat muncul ketika ketegangan politik meningkat, sering kali dipicu oleh berbagai provokasi yang dapat merusak keharmonisan.
Seiring dengan mendekatnya Pilkada, kemungkinan munculnya provokasi dan demonstrasi semakin tinggi. Provokasi sering kali dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum dan mengacaukan proses demokrasi. Provokator biasanya mencoba memanfaatkan ketegangan politik dengan tujuan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu atau mengadu domba berbagai kelompok masyarakat.
Demonstrasi yang tidak terkelola dengan baik bisa berujung pada kerusuhan. Mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi di DPR agar saling mengingatkan untuk berhati-hati terhadap provokasi. Ini adalah langkah penting untuk mencegah situasi yang dapat berkembang menjadi konflik lebih lanjut. Dalam demonstrasi, emosi sering kali meluap dan kelompok tertentu dapat mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk mengerahkan massa dan menciptakan ketidakstabilan.
Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan selama Pilkada. Pemerintah harus tegas menolak segala bentuk provokasi dan berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada 2024 sesuai dengan konstitusi. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengelola Pilkada dengan transparan dan adil, serta menolak provokasi yang dapat merusak ketertiban umum.
Penting untuk diingat bahwa tindakan pemerintah harus seimbang. Sementara respons tegas terhadap provokasi sangat diperlukan, pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak demokratis masyarakat tidak terabaikan. Ini termasuk hak untuk berdemonstrasi secara damai dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan represi. Pemerintah harus menciptakan suasana di mana diskusi politik dan aspirasi masyarakat dapat berkembang dalam kerangka hukum yang berlaku. Sementara itu Kapolres Rejang Lebong, AKBP Eko Budiman, SIK, MIK mengatakan akan terus berkomitmen untuk bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni dalam Pilkada. Masyarakat harus bersikap kritis terhadap informasi yang beredar, terutama informasi yang dapat memicu ketegangan. Dalam era digital, informasi yang tidak benar atau tidak lengkap dapat dengan mudah menyebar dan memicu kegaduhan. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak dalam menyaring informasi dan tidak terjebak dalam provokasi.
Media juga memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan informasi. Media harus memberikan laporan yang akurat dan tidak bias mengenai Pilkada serta segala dinamika yang menyertainya. Dengan menyediakan informasi yang benar dan mendidik publik, media dapat membantu meredam ketegangan dan mencegah eskalasi konflik.
Untuk mencegah dan mengatasi provokasi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, dialog terbuka antara semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat, dapat membantu mengurangi ketegangan dan memahami berbagai perspektif. Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait Pilkada harus dilakukan untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Ketiga, pelatihan dan pendidikan politik bagi masyarakat bisa meningkatkan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan cara berpartisipasi secara konstruktif.
Menjaga harmoni dalam Pilkada dan waspada terhadap provokasi adalah tugas bersama. Dengan peran aktif dari pemerintah, stakeholder terkait, masyarakat, dan media, serta dengan penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menunjukkan kedewasaan politik dan berkontribusi pada kestabilan negara, sehingga proses demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
