Jakarta – Hoaks dan isu SARA juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dan cermat dalam menggunakan media sosial dan menyaring informasi.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Nasional sekaligus Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, saat wawancara dengan Radio Elshinta, Jakarta.
“Gejala-gejala yang muncul pada Pilkada 2024, tentunya harus diantisipasi. Misalnya dengan menunggu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu untuk spesifikasinya yang ada potensi isu SARA,” kata Nurlia.
Dirinya menekankan, koordinasi seluruh stakeholder menjadi peran utama dalam mencegah terjadinya isu SARA. Koordinasi-koodrinasi antara pemerintah, ormas, penyelenggara Pemilu, atau kelompok masyarakat harus bersatu untuk mendukung Pemilu damai.
Disisi lain, JPPR terus mendorong partai politik untuk segera memberikan rekomendasi terkait calon-calon yang diusung.
“Tahap-tahap Pilkada 2024 akan berjalan dengan damai karena masyarakat Indonesia sudah sangat terlatih dalam mengikuti proses pemilihan,” tambah Nurlia.
Pada Pilkada 2024, lanjutnya, harapannya dapat berjalan dengan damai yang kemudian bisa membuat signifikan perubahan yang lebih baik. Masyarakat diharapkan agar mewaspadai dan antisipasi setiap gejala konflik yang muncul.
“Melihat informasi dari rilisinya MenkoPolhukam, Hadi Tjahjanto ada potensi konflik. Potensi polarisasi bisa muncul di sejumlah daerah hal ini yang harus kita waspadai,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya menekankan bahwa dalam proses Pilkada 2024, masyarakat, pemuka agama, harus lebih cermat dan memahami terselenggarannya proses pemilihan untuk mengantisipasi informasi hoax, politik uang, dan isu SARA. [-red]
