Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diharapkan dapat berjalan dengan aman dan damai, mencerminkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Namun, mewujudkan Pilkada damai tidaklah mudah. Berbagai tantangan, mulai dari isu politik identitas, penyebaran hoaks, hingga potensi konflik horizontal, menjadi ancaman yang harus dihadapi. Selain itu, menciptakan Pilkada yang aman dan tertib bukanlah tugas yang mudah dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparat keamanan. Kolaborasi yang melibatkan semua elemen masyarakat sangat diperlukan demi suksesnya proses demokrasi ini. Pemerintah Provinsi Papua bersama TNI-Polri serta instansi terkait telah menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan Pilkada secara demokratis.
Pilkada Papua yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan Pemilihan Umum pada Februari lalu. Pengalaman di Pemilu 2024, di mana sebanyak 1.297 TPS di Papua batal melakukan pemungutan suara, menyoroti berbagai masalah seperti cuaca ekstrem, gangguan keamanan, ancaman konflik horizontal, hingga gangguan dari kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk mengatasi tantangan ini, koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat diperlukan.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, telah meminta bantuan Mabes Polri untuk menugaskan Brimob Nusantara guna membantu pelaksanaan Pilkada di Papua. Penambahan personel Brimob ini diharapkan dapat mengamankan setiap tahapan Pilkada agar berjalan lancar. Persiapan yang dilakukan oleh Polda Papua juga mencakup pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.
Pendekatan seperti tablig akbar yang digelar oleh kepolisian daerah setempat juga menjadi bagian dari upaya pendinginan suasana menjelang Pilkada. Kegiatan ini diharapkan dapat mengajak seluruh warga untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ajakan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing rumor yang disebarkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu kunci suksesnya Pilkada yang damai.
Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai. Elemen masyarakat perlu ambil bagian dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada agar berjalan sesuai aturan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat adat dapat berperan aktif dalam mendukung pemerintah dan aparat keamanan. Misalnya, pernyataan sikap yang disampaikan oleh Pemuda Adat Saireri II Nabire bersama masyarakat adat wilayah Papua Tengah yang mengimbau untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada.
Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui partisipasi dalam lembaga-lembaga pengawas pemilu atau dengan melaporkan segala bentuk kecurangan dan pelanggaran yang terjadi. Partisipasi aktif ini akan memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi isu penting dalam Pilkada 2024 di Papua. Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk Tim Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang dikhususkan untuk menjaga netralitas ASN. Sesuai dengan peraturan yang ada, ASN dilarang terlibat dalam tim pemenangan calon. Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, mengingatkan ASN dan pejabat daerah yang mencalonkan diri pada Pilkada 2024 agar mengundurkan diri. Hal ini untuk memastikan Pilkada berjalan adil, aman, dan lancar.
Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Jayapura, seperti pemeriksaan CCTV dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk mendukung keamanan menjelang Pilkada, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan Pilkada yang aman. Koordinasi yang terus dilakukan dengan pihak keamanan, pemetaan wilayah rawan, dan kerjasama dengan Polresta Jayapura Kota serta Kodim 1701/Jayapura merupakan upaya konkret yang dilakukan demi terwujudnya Pilkada yang damai.
Upaya mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan sejuk juga disuarakan oleh Kapolres Sibolga, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Achmad Fauzy. Pihaknya mengajak insan pers untuk turut berpartisipasi aktif karena peran jurnalis sangat penting dalam mereduksi hal-hal negatif, terutama yang bersinggungan dengan unsur SARA dan provokasi. Deklarasi anti hoaks yang dilakukan oleh para awak media menunjukkan komitmen untuk memastikan informasi yang disebarkan valid dan layak menjadi berita. Langkah ini sangat penting untuk menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat memicu konflik.
Mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai di Papua membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi tidak hanya dari segi keamanan, tetapi juga dari potensi konflik sosial dan politis. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak sangat diperlukan. Netralitas ASN, dukungan pemerintah daerah, peran aktif masyarakat, serta komitmen media untuk menyajikan informasi yang akurat menjadi kunci suksesnya Pilkada yang demokratis dan damai.
Di sisi lain, pendidikan politik yang baik, menangkal hoaks, mengedepankan dialog, partisipasi aktif, menjaga keamanan, dukungan dari tokoh masyarakat, dan media yang bertanggung jawab, kita bisa memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan damai, adil, dan demokratis. Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa masa depan Papua yang lebih sejahtera.
