Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 segera tiba, menandai momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mengingat betapa krusialnya peran setiap individu dalam memastikan kelancaran proses ini, kolaborasi antara masyarakat dan aparat sangat diperlukan.
Hanya dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan adil dan transparan.
Pj Walikota Lhokseumawe, A. Hanan, baru-baru ini mengimbau kepada semua pihak untuk bersinergi dan menjaga kebersamaan guna memastikan pelaksanaan Pilkada Aceh pada 27 November mendatang berjalan dengan sukses dan bebas dari kecurangan. Ajakan ini tidak hanya berfungsi sebagai himbauan, tetapi juga sebagai dorongan untuk memastikan integritas proses pemilihan yang akan datang.
Pada acara peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Museum, A. Hanan menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antara masyarakat dan aparat. Dia menyampaikan bahwa kesuksesan Pilkada bukan hanya terletak pada proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga pada pendidikan politik yang baik untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan tanpa kecurangan.
Menurutnya, tanpa adanya kerjasama yang solid antara semua elemen masyarakat, risiko pelanggaran dan perpecahan akan semakin tinggi. Hal ini penting agar suasana Pilkada tetap kondusif dan tidak dipengaruhi oleh berita-berita yang dapat menimbulkan ketidakstabilan.
Pemilihan serentak 2024 ini diharapkan menjadi titik awal bagi perbaikan kualitas politik di Lhokseumawe. Pilkada yang kompetitif dapat memacu para calon pemimpin untuk menawarkan visi pembangunan yang lebih komprehensif, sehingga pemimpin terpilih dapat mendorong kemajuan daerah dengan lebih baik.
Dalam rangka memastikan kedaulatan rakyat terjaga, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk menangani pelanggaran Pilkada 2024 dengan profesional dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa masyarakat dapat melihat bahwa Bawaslu bekerja dengan integritas.
Puadi menjelaskan bahwa pengawas pemilu harus memahami dan mematuhi regulasi yang ada. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum acara dan prosedur dalam penanganan pelanggaran.
Pengawas pemilu diharapkan tidak hanya tahu tentang perbedaan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tetapi juga mampu menangani pelanggaran dengan bukti yang kuat.
Penting bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan kompetensi hukum beracara dan proses pembuktian. Puadi mengingatkan bahwa temuan harus didukung oleh bukti yang kuat dan proses penelusuran harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam rangka mempermudah akses pelaporan pelanggaran, Bawaslu juga berupaya menggunakan teknologi, seperti aplikasi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk turut serta mengawasi Pilkada serentak 2024. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022, Sultra termasuk dalam kategori rawan tinggi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu.
Lolly mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat oleh masyarakat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan dan berkeadilan.
Lolly meminta masyarakat Sultra untuk memastikan bahwa nama mereka tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan jika ada ketidaksesuaian, segera melaporkannya ke KPU atau Bawaslu. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas pemilihan. Ini penting agar hak pilih tidak hilang dan tidak ada penyimpangan dalam proses pemilihan.
Pemilihan kepala daerah memiliki kedekatan yang erat dengan masyarakat, karena melibatkan pemilihan pemimpin di tingkat lokal. Oleh karena itu, Lolly mengajak masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam proses ini, bukan hanya sebagai pengamat. Menjaga hak pilih dan memastikan proses pemilihan yang adil adalah tanggung jawab setiap warga negara.
Dalam menghadapi Pilkada 2024, sinergi antara masyarakat dan aparat merupakan kunci untuk mencegah pelanggaran dan memastikan proses pemilihan berjalan lancar. Ajakan untuk berkompak dan menjaga integritas proses pemilihan harus diterima oleh semua pihak.
Pengawasan yang ketat dan profesional dari Bawaslu, ditambah dengan partisipasi aktif dari masyarakat, akan memastikan bahwa Pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu memajukan daerah.
Mari kita semua berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada ini, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas. Dengan sinergi yang solid dan komitmen untuk menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa Pilkada 2024 menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas politik dan pembangunan di seluruh Indonesia.
