Oleh: Loa Murib
Pembakaran bangunan SMP Negeri Okbab di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 13 Juli 2024 telah mengundang perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk TNI yang kini tengah mengejar pelaku pembakaran tersebut. Aksi teror yang dilakukan OPM ini mencerminkan kejahatan luar biasa yang tentunya harus ditindak tegas. Tindakan tegas terhadap OPM yang membakar sekolah di Papua didukung banyak pihak, sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak-anak Papua.
Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan mengungkapkan bahwa pembakaran terjadi di Kampung Borban, Distrik Okbab. Aksi ini sangat disayangkan oleh warga sekitar karena sekolah tersebut merupakan tempat anak-anak menimba ilmu. Letkol Inf Candra Kurniawan, menyesalkan tindakan tidak berperikemanusiaan dan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah setempat. Saat ini, aparat keamanan sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan OPM yang melakukan pembakaran tersebut. Setelah melakukan aksinya, mereka segera melarikan diri dari lokasi. Kodam XVII/Cenderawasih terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini.
Pembakaran sekolah oleh OPM bukanlah insiden pertama. Aksi ini mencerminkan niat OPM untuk menghancurkan masa depan anak-anak Papua dengan menghalangi akses mereka terhadap pendidikan. Letkol Inf Candra Kurniawan menyatakan bahwa antusiasme belajar anak-anak di Kampung Borban sangat tinggi, dan tindakan OPM ini sengaja dilakukan agar anak-anak tidak dapat sekolah, sehingga masa depan mereka terancam.
Kepala Operasi (Kaops) Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani mengatakan, sekolah tersebut diduga dibakar OPM Memokon, Jender Siktaop alias Usoki, Aquino Kaladana, Yuni Mimin dan Enos Kakyarmabin. Menurutnya, tindakan OPM ini mencerminkan kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas. Dia menegaskan aparat keamanan akan berupaya maksimal untuk menangkap dan menghukum para pelaku kejahatan ini. Pihak keamanan menjamin Penegakan hukum secara tegas akan terus dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Dalam menghadapi tindakan OPM, para tokoh adat Papua dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap OPM dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Fatrah M. Soeltief, menegaskan bahwa kekerasan dan separatisme hanya membawa penderitaan bagi rakyat Papua dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Para tokoh adat juga menyatakan bahwa perjuangan OPM yang menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan gotong royong. Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersatu padu dalam mendukung pembangunan dan menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan.
Perjuangan OPM melalui kekerasan tidak memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah kebutuhan mendesak yang lebih berarti bagi masyarakat Papua. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai program dan kebijakan, seperti program Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur di Papua, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Di bidang pendidikan, pemerintah telah mendirikan berbagai fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terus dilakukan untuk memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh adat. Dukungan dan kerjasama dari tokoh adat sangat penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan dan menciptakan perdamaian di Papua. Oleh karena itu, peran aktif tokoh adat dalam menolak OPM dan mendukung pembangunan sangatlah krusial.
Pernyataan tegas para tokoh adat Papua dalam menolak OPM menunjukkan komitmen mereka terhadap persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Mereka menyadari bahwa kekerasan dan separatisme hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat Papua dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Dengan dukungan dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, Papua dapat mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang diidam-idamkan.
Tindakan tegas terhadap OPM yang membakar sekolah di Papua harus didukung sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak-anak Papua dan memastikan kelangsungan pendidikan mereka. Pendidikan adalah kunci untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua. Dengan menolak kekerasan dan mendukung pembangunan, masyarakat Papua dapat bersama-sama menciptakan perdamaian dan kemajuan di wilayah mereka. Peran aktif tokoh adat, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
Pemberantasan OPM di tanah Papua juga sebagai langkah yang sangat penting untuk memastikan keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Papua. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya mengancam stabilitas, tetapi juga menghambat upaya pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dukungan dari tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah dalam memberantas OPM adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan kemajuan di Papua. Dengan bersatu padu, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Papua, di mana mereka dapat hidup dengan aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan menikmati hasil pembangunan yang berkelanjutan.
*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
